Desa Pluneng Klaten Digelontor Rp2 Miliar untuk Kembangkan Pariwisata

Pemkab Klaten mengalokasikan anggaran hingga Rp2 miliar untuk pengembangan wisata di Desa Pluneng.

Solopos.com, KLATEN — Sebanyak 26 desa di Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan keuangan khusus untuk pengembangan desa wisata pada 2017. Bantuan itu untuk pembangunan fisik objek wisata yang dikembangkan desa.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Sementara pada 2018, hanya ada satu desa yang mendapatkan bantuan khusus serupa, yakni Desa Pluneng, Kecamatan Kebonarum. Bantuan itu untuk pengembangan objek wisata Umbul Tirtomulyono yang batal digulirkan pada 2017 lantaran persoalan aset. (Baca: Pengembangan 3 Kawasan Wisata Klaten Ini Tertunda karena Persoalan Aset)

“Objek wisata di Pluneng yang belum dilaksanakan pada 2017, nanti dilakukan pada 2018 melalui bantuan keuangan khusus ke desa. Jadi, pengembangan objek wisata itu tidak melalui penganggaran di dinas. Desa-desa yang lain belum ada. Ya dilihat dulu perkembangan masing-masing desa wisata seperti apa. Kalau memang perlu dibantu, nanti ditambah melalui APBD Perubahan,” kata Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Klaten, Bambang Sigit Sinugroho saat ditemui wartawan di Kantor Pemkab Klaten, Rabu (27/12/2017).

Bambang menjelaskan bantuan disalurkan ke desa wisata yang sudah mengajukan persyaratan permohonan bantuan termasuk detail engineering design (DED) objek wisata yang dikembangkan. Beberapa desa yang mendapat bantuan keuangan khusus desa wisata itu pada 2017 ada Desa Manjungan di Kecamatan Ngawen, Desa Gununggajah di Kecamatan Bayat, serta Desa Balerante di Kecamatan Kemalang.

“Pengajuan itu kami kaji dan hasilnya diserahkan kepada Bupati untuk ditentukan yang dibantu mana. Yang jelas itu sebelumnya sudah ada fisiknya atau sudah ada rintisan wisatanya,” kata Bambang. (baca: Pemandian Tirtomulyono Klaten Segera Dibangun, Tanah Kas Desa Jadi Waterboom)

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan bantuan untuk desa wisata pada 2017 cukup besar dengan nominal Rp100 juta-Rp200 juta. Dana itu untuk pengembangan fisik objek wisata yang sudah dikembangkan. “Akan kami lanjutkan pada 2018. Ya kami pikirkan untuk pengembangan wisata desa yang masih biasa-biasa saja,” katanya.

Mulyani menuturkan dari total 391 desa belum tentu keseluruhan memiliki potensi wisata untuk ditawarkan. Lantaran hal itu, ia berharap desa-desa tak perlu memaksakan diri jika tidak memiliki potensi wisata yang bisa mendatangkan pengunjung.

“Tentu tidak bisa setiap desa menjadi desa wisata. Kondisi masing-masing desa kan berbeda dan belum tentu semuanya memiliki potensi untuk dijual menjadi objek wisata. Kalau pembentukan BUM desa memang sebaiknya membentuk. Namun, tidak harus semuanya mengelola wisata. Bisa mengelola bentuk lain seperti simpan pinjam atau toko desa,” urai dia.