SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
Solopos.com, KLATEN — Kepala desa (kades) hingga sekretaris desa (sekdes) di Klaten mengaku kaget desanya masuk dalam daftar lokasi prioritas penanganan miskin ekstrem tahun ini.
Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com, penanganan kemiskinan ekstrem 2023 di Klaten menyasar 80 desa di 22 kecamatan. Kades Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Siswanto, menjelaskan pada 2022 Sukorini tak masuk prioritas penanganan kemiskinan ekstrem.
Namun, Sukorini tahun ini masuk dalam daftar desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem. “Iya, makanya saya sendiri juga kaget,” kata Siswanto saat ditemui Solopos.com di Pemkab Klaten, Jumat (24/2/2023).
Siswanto menjelaskan data kemiskinan ekstrem termasuk desa miskin di Klaten dari provinsi tidak sesuai dengan data tahun sebelumnya. “Saya cek satu per satu [warga miskin], 2022 punya jamban, tapi di data yang saat ini kok tidak punya jamban. Kemudian rumahnya bagus, kok di data ini disebut tidak bagus,” kata Siswanto.
Siswanto menjelaskan data kemiskinan ekstrem termasuk desa miskin di Klaten dari provinsi tidak sesuai dengan data tahun sebelumnya. “Saya cek satu per satu [warga miskin], 2022 punya jamban, tapi di data yang saat ini kok tidak punya jamban. Kemudian rumahnya bagus, kok di data ini disebut tidak bagus,” kata Siswanto.
Di Sukorini ada 468 keluarga yang terdata masuk kategori miskin dari jumlah total 1.200 keluarga. Siswanto sempat mempertanyakan soal data kemiskinan yang menjadi dasar penyaluran bantuan. Hal itu karena ketika ada gelontoran bantuan dari pemerintah sering menimbulkan gejolak warga.
“Tadi sudah disampaikan dan dianjurkan setiap bulan ada verifikasi, perbaikan data. Makanya ketika ada warga yang dinyatakan sudah layak [mampu], Kades harus ada keberanian mengeluarkan warga itu dari data tersebut,” jelas dia.
“Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, seharusnya Bakung tidak masuk. Makanya kemarin ketika dapat data itu juga agak kaget.” imbuh Hesti.
Hesti menjelaskan ada 351 keluarga yang masuk kategori kurang mampu di Bakung. Dari jumlah itu, sekitar 137 keluarga masuk data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
“Kemarin kami melakukan verifikasi faktual. Dari jumlah itu ada masyarakat yang sudah mampu. Kami tetap akan melakukan verifikasi faktual ulang. Kami cari lagi ketika ada yang tidak layak masuk ya jangan dimasukkan. Karena nanti juga membuat meri warga yang lain,” kata dia.
Tahun ini, prioritas penanganan miskin ekstrem di Klaten dilakukan di 80 desa yang tersebar di 22 kecamatan. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan desa yang menjadi prioritas penanganan tahun lalu atau 2022 yakni di 25 desa di lima kecamatan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Litbang Klaten, Pandu Wirabangsa, menjelaskan penentuan kemiskinan ekstrem dilakukan pemerintah pusat berdasarkan pengeluaran per kapita per hari sesuai ukuran Bank Dunia. Warga yang dikategorikan masuk miskin ekstrem memiliki pengeluaran kurang dari Rp10.379 per orang per hari.
“Kalau hitungan bulanan sekitar Rp322.170 per orang per bulan. Ini sesuai perhitungan dari Bank Dunia yang kemudian menjadi salah satu rujukan di hampir semua negara,” kata Pandu.
Disinggung jumlah desa miskin ekstrem di Klaten bertambah, Pandu menjelaskan tidak ada penambahan. Hanya, dia menjelaskan tahun ini lokasi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan di lebih banyak lokasi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini bukan berarti bertambah karena secara data tidak menunjukkan itu. Tetapi lokasi prioritas penanganannya yang kemudian ditambah. Jadi istilah desa miskin ekstrem sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah di satu desa itu ada keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” kata dia.