SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Mutasi pejabat secara besar-besaran tahap II, Kamis (6/8) lalu, dinilai sejumlah anggota Dewan ada indikasi kepentingan politis. Mereka mensinyalir mutasi sebanyak 126 pejabat itu ada kaitannya dengan persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang.
Sinyalemen tersebut diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Solo, Reny Widyawati saat ditemui wartawan, Jumat (7/8), di Ruang Komisi IV Gedung Dewan.
Menurut Reny, Walikota Solo terkesan setengah hati dalam pengambilan kebijakan tentang mutasi jabatan itu.
Dia menambahkan, kebijakan Walikota itu juga memunculkan opini untuk persiapan Pilkada, mengingat pelaksanaan tahapan Pilkada sudah dimulai akhir tahun ini.
“Permasalahan mutasi itu terlihat, manakala ada program relokasi dan renovasi warga di bantaran sungai masih menyisakan banyak permasalahan, justru kepala SKPD yang bersangkutan dimutasi. Dampaknya persoalan program tersebut sudah jelas, yakni munculnya class action dari kelompok masyarakat yang merasa dirugikan,” tegas Reny.
Reny yang juga anggota Komisi IV DPRD Solo mengaku, Komisi IV bakal memanggil satuan koordinasi pelaksana (Satkorlak) yang menangani program tersebut. Di samping itu, Reny mengungkapkan, selama ini belum ada transparansi penggunaan dana bantuan banjir yang bersumber dari pihak ketiga.
Senada disampaikan anggota Dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Zaenal Arifin saat ditemui wartawan di lokasi yang sama. Zaenal lebih melihat persoalan mutasi pejabat itu tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki individu pimpinan SKPD.
Dia menyontohkan, seperti Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Satriyo Teguh Subroto yang dimutasi menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
trh