Sragen (Espos)–DPRD Kabupaten Sragen didesak segera mengambil sikap politik untuk mengklarifikasi kinerja Bupati Sragen Untung Wiyono. Pasalnya, banyak program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen yang menggunakan APBD tetapi macet.
Desakan itu disampaikan Penasehat Lingkar Kajian Kebijakan dan Strategi Perubahan Sragen (Lintas), Saiful Hidayat dan Ndewor Sutardi saat ditemui Espos, Selasa (23/2), di Sekretariat Lintas di Jl Raya Sukowati Sragen.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Mereka menyebut adanya sejumlah program kerja Pemkab Sragen yang tidak berjalan, seperti PD PAL yang memiliki utang miliaran rupiah, pembangunan Hotel D’Kraton di kompleks Waduk Kedung Ombo (WKO), Sukowati Garmen, Sentral Mebel di Kalijambe, Java furnitur dan program kerja lainnya.
“Kami sudah tidak ada upaya kompromi dengan Bupati, karena kinerja Bupati itu tidak sesuai dengan harapan rakyat. Banyak anggaran yang dikeluarkan, tetapi tidak bermanfaat untuk rakyat,” kata Saiful.
Ndewor Sutardi menambahkan, menjelang akhir jabatan Bupati mestinya melakukan evaluasi kinerjanya, baik secara tahunan maupun lima tahunan.”Pada dasarnya, kami hanya ingin memberikan masukan kepada Bupati, bukan karena kami tidak senang. Namun dengan banyaknya program yang tidak jalan, maka masyarakat wajib tahu, karena program itu menggunakan uang rakyat,” imbuh Ndewor.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sragen, dr Aris Surawan menyatakan, Dewan akan melakukan klarifikasi kepada Bupati melalui penggunaan hak interpelasi, terutama yang menyangkut soal dugaan penyimpangan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kasus dugaan penyimpangan seleksi CPNS ini, terangnya, juga muncul dalam aksi demonstrasi Senin (22/2) lalu.
trh
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
