SOLOPOS.COM - Ichwan Dardiri (Dok. SOLOPOS)
Solo (Solopos.com)–Kalangan DPRD Solo diminta tak lagi meributkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang saat ini rancangan Peraturan Daerah (Raperda)-nya tengah dibahas oleh Pansus DPRD. Adanya tarik ulur kepentingan atas keberadaan LKK dinilai sebagai sebuah bentuk ketidakdewasaan.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Danukusuman, Serengan, Ichwan Dardiri menegaskan bahwa molornya pembahasan Raperda LKK karena adanya kepentingan politik dinilai sangat tidak etis. Menurutnya, masyarakat Solo saat ini sudah dewasa dan bisa menempatkan diri.
“Sudahlah jangan ada pengotak-kotakan warga masyarakat. Siapapun yang punya kemampuan dan kemauan, kalau mau jadi pengurus LKK ya harus dipersilakan,” paparnya kepada Espos, Senin (8/8/2011).
Mengaca pada pengalamannya mengelola LPMK atau LKMD, kata Dardiri, pihaknya justru melihat ada banyak potensi yang berkembang ketika semua elemen masyarakat ditampung tanpa melihat latar belakang partai politiknya. Sebab, imbuhnya, partai politik hanyalah baju dan yang terpenting adalah kualitas manusianya.
“Biar dari partai merah, biru, hijau, atau putih, asal punya komitmen memajukan masyarakat, itu harus diwadahi. Sebab, LPMK itu lembaga pengabdian, bukan mencari uang,” tegasnya.
Senada dengan Ketua LPMK Semanggi, Pasar Kliwon, Suparno. Menurutnya, pengurus LPMK saat ini sudah berjalan dan sebagian sudah membentuk panitia Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).
“Yang sudah berjalan, silakan dilanjutkan sekalian. Biar pembangunan di kelurahan tetap berjalan,” paparnya.
Menurutnya, LPMK itu lembaga pengabdian yang tak jarang pengurusnya kerap tombok. Sehingga, ketika sekarang ini sudah berjalan biarlah berjalan sampai selesai DPK tahun 2011.
(asa)
