Klaten (Espos)–Fraksi-fraksi di DPRD Klaten, Senin (2/8), ramai-ramai meminta penjelasan dari Pemkab setempat tentang belum dipertanggungjawabkannya bantuan sosial (Bansos) APBD 2009 senilai Rp 17,6 miliar.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2009, di Gedung Dewan.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Jubir Fraksi Gerakan Pembangunan Bangsa (FGPB), Ratna Irawati mengatakan, FGPB meminta perhatian serius dari Pemkab karena persoalan Bansos itu sudah menjadi sorotan publik.
“Ada sorotan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang itu. Kami meminta kejelasan kenapa belum ada bukti pertanggungjawaban.”
Ratna menambahkan, pihaknya juga mempertanyakan sisa dana Jamkesmas 2008 senilai Rp 6,5 miliar yang tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakt miskin di tahun 2009.
Dia juga meminta kejelasan realisasi penerimaan dan penggunaan dana program Jamkesmas 2009 yang tidak disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Sejauh mana, tambahnya, Puskesmas mengelola dana sisa Jamkesmas Rp 2,7 miliar lebih.
rei
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
