SOLOPOS.COM - Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Sragen Ilham Kurniawan menunjukkan aplikasi MPP Digital yang dapat diakses lewat ponsel saat bertemu wartawan di ruang kerjanyanya, Kamis (22/6/2023). (Solopos.com/Tri Rahayu)
Solopos.com, SRAGEN — Sragen masuk daftar 21 kabupaten/kota pilot project Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital setelah soft launching oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023) lalu. MPP Digital di Sragen baru melayani dua jenis pelayanan publik, yakni administrasi kependudukan (adminduk) dan perizinan tenaga kesehatan.
Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan adminduk dan perizinan kesehatan tidak perlu datang ke MPP Askara Bumi Sukowati di Jl. Dr. Soetomo Sine, Sragen. Tetapi, cukup mengunduh aplikasi MPP Digital di Playstore. Warga bisa mengurus pelayanan publik tersebut cukup dari rumah atau dari mana saja.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen, Dwi Agus Prasetyo, mengungkapkan pelayanan Adminduk yang bisa diakses via MPP Digital terdiri atas delapan jenis pelayanan. Sementara layanan perizinan tenaga kesehatan terdiri atas 31 pelayanan. DPMPTSP akan gencar menyosialisasikan MPP Digital segera supaya bisa langsung dinikmati masyarakat.
“Di Jawa Tengah hanya ada enam kabupaten/kota yang menjadi pilot project MPP Digital, salah satunya Sragen,” kata Agus saat ditemui Solopos.com, Kamis (22/6/2023).
Koordinator Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Sragen, Ilham Kurniawan, menjelaskan lima wilayah lain yang jadi pilot project adalah Brebes, Grobogan, Banyumas, Kota Solo, dan Kota Magelang.
Sementara delapan layanan adminduk yang bisa diakses via MPP Digital yaitu kartu keluarga, biodata, perubahan golongan darah, keterangan pindah domisili, pecah kartu keluarga, akta kelahiran, akta kelahiran tanpa nomor induk kependudukan (NIK), dan akta kematian.
“Sedangkan untuk pelayanan peizinan kesehatan ada 31 jenis perizinan, seperti izin praktik dokter, izin praktik apoteker, izin praktik bidan, dan seterusnya. Kami secepatnya untuk sosialisasi ke masyarakat bersama dinas teknis. Dengan MPP Digital ini pelayanan cukup dilakukan lewat ponsel,” ujarnya.
Pelayanan di MPP Askara Bumi Sukowati, jelas Ilham, tetap dibuka untuk 40 gerai pelayanan publik yang terdiri atas 23 gerai instansi vertikal dan badan usaha milik daerah (BUMD). Selain itu ada 17 gerai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemka Sragen.
Pengunjung MPP rata-rata per sampai 500 orang per hari. Yang paling dominan adalah pengunjung yang mengurus adminduk yang mencapai 300-400 orang per hari. Dengan adanya MPP Digital maka pelayanan adminduk di MPP bisa berkurang karena beralih ke layanan digital.
“Sebenarnya pelayanan di OPD itu sudah digital juga, seperti pelayanan OSS [online single submission], pelayanan Si Pioner untuk yang kesehatan, dan pelayanan lainnya. Tetapi pelayanan online itu masih bersifat lokal Sragen dan belum terintegrasi dengan sistem di pusat. Dengan adanya MPP Digital ini pelayanannya bisa terintegrasi dengan sistem yang ada di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan,” kata Ilham.
Ke depann, jelas dia, semua pelayanan bisa terintegrasi dengan sistem yang ada di pusat lewat MPP Digital. Contohnya seperti pembuatan surat izin mengemudi, kartu kuning, izin nikah, dan lainnya. Selama ini pelayanan di MPP Sragen yang ramai selain di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), kata dia, ada di pelayanan pajak kendaraan Samsat, pelayanan pajak BPKPD, pelayanan kartu kuning Disnaker. Yang juga potensial sebenarnya pelayanan Imigrasi tetapi dibatasi 10 orang per hari.