SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
KLATEN — Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten menilai kasus siswa difabel yang tidak diperbolehkan mendaftar di SMPN 2 Delanggu akibat tidak meratanya sekolah inklusi di Klaten. Pasalnya, SMP inklusi di Klaten baru ada tiga dan semuanya berada di wilayah barat.
Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Klaten, Sudirno, mengatakan ketiga SMP inklusi itu yakni SMPN 7 Klaten, SMPN 2 Kemalang dan SMPN 1 Manisrenggo.
“SMP inklusi di Klaten baru ada di bagian barat. Menurut saya masih kurang dan tidak merata,” paparnya saat dihubungi wartawan, Kamis (27/6/2013).
Seharusnya, lanjut dia, masing-masing kawedanan di Klaten minimal memiliki satu sekolah inklusi. Menurutnya, tiga SMP inklusi yang sudah eksis tidak akan bisa mengkaver seluruh siswa difabel di Klaten.
Seharusnya, lanjut dia, masing-masing kawedanan di Klaten minimal memiliki satu sekolah inklusi. Menurutnya, tiga SMP inklusi yang sudah eksis tidak akan bisa mengkaver seluruh siswa difabel di Klaten.
“Bayangkan kalau siswa difabel rumahnya di Wonosari dan harus sekolah di SMPN 7 Klaten yang ada di Kota. Hal itu justru mengakibatkan kesulitan transportasi dan biaya akomodasi lebih mahal,” imbuhnya.
Dia berencana mengusulkan lagi sejumlah sekolah inklusi kepada pemerintah pusat dan di sebar ke beberapa sejumlah daerah. Dengan demikian, tidak perlu ada lagi kasus sekolah yang menolak siswa difabel lagi pada waktu yang akan datang.
“Sebenarnya SMPN 2 Delanggu tidak menolak, namun mencoba memberikan alternatif sekolah inklusi,” jelasnya.
Menurutnya, pihak SMPN 2 Delanggu memang tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai seperti guru pendamping khusus (GPK). Sekolah juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Pihaknya memastikan Nugraheni bisa melanjutkan sekolah di SMPN 3 Polanharjo.
Pihaknya mengaku kecolongan dengan adanya kasus siswa difabel yang ingin mendaftar di sekolah umum itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, siswa difabel asal Polanharjo, Nugraheni W, 13, ditolak saat mendaftar di SMPN 2 Delanggu. Tim advokasi pun menggeruduk Disdik Klaten untuk melaporkan tindakan sekolah yang dianggap mendiskriminasikan difabel, Selasa.
Sementara itu, Kepala SMPN 2 Delanggu, Gunarto, membenarkan bahwa sekolahnya telah menolak Nugraheni W. Hal itu disebabkan SMPN 2 Delanggu memang bukan sekolah inklusi.
“Apalagi, di SMPN 2 Delanggu belum memiliki guru pendamping khusus dan fasilitas khusus untuk penyandang tunadaksa,” paparnya saat dihubungi Solopos.com, Selasa.
Dia mengaku tidak berani mengambil resiko Nugraheni bakal mengalami sakit psikis saat diejek oleh teman-temannya. Hal itu bisa menyebabkan penurunan prestasi bagi NW. Dia juga telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Disdik Klaten terkait masalah itu.