Solopos.com, KLATEN -- Kades Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Sunaryo, mengingatkan warganya yang menyampaikan aspirasi ke kantor desa setempat tetap menaati protokol kesehatan.
Sunaryo tak ingin muncul kasus Covid-19 akibat kerumunan warga di desanya. Sebagaimana informasi sebelumnya, warga Kraguman menggeruduk kantor desa setempat sehari setelah pemungutan suara Pilkada 2020, Kamis (10/12/2020) pagi.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Kedatangan warga itu guna mempertanyakan dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah (APB) Desa berupa mark up anggaran dalam proyek fisik tahun anggaran (TA) 2019. Warga menilai ada ketidakberesan dalam proyek pengaspalan jalan pada beberapa wilayah Kraguman, 2019 lalu.
Hitung Cepat Pilkada Serentak Jateng 2020: PDIP Hanya Gagal Di 4 Daerah, Mana Saja?
Di kompleks kantor desa, warga langsung memasang spanduk yang intinya meminta ketegasan dari pemerintah desa (pemdes) menyikapi pengerjaan proyek fisik yang dinilai banyak mengalami penggelembungan anggaran desa.
Selanjutnya, pamong desa mempersilakan warga duduk di pendapa kantor desa setempat. Di tengah audiensi tersebut, Kapolsek Jogonalan, Iptu Muslimin, mendatangi Kades Kraguman, Klaten, Sunaryo.
Tak berselang lama, Sunaryo menyampaikan pesan kepada warga agar tetap menaati protokol kesehatan. "Saya berpesan kepada warga yang hadir untuk tetap menaati protokol kesehatan. Masker wajib dipakai karena saat ini masih berlangsung pandemi Covid-19," kata Sunaryo, Kamis (10/12/2020).
Raup 86,45% Persen Suara Pilkada Solo 2020, Gibran-Teguh Gagal Tumbangkan Rekor Jokowi-Rudy
Sunaryo mengatakan hal lain yang wajib warga taati, yakni menjaga jarak sekaligus membatasi pelaksanaan audiensi dengan warga. Setiap warga yang datang ke pendapa ia minta tetap menjaga jarak satu sama lainnya.
"Mohon dipahami, pertemuan ini nanti hanya berlangsung kurang lebih 30 menit. Enggak usah terlalu lama guna menghindari kerumunan di tengah pandemi Covid-19," kata Kades Kraguman, Klaten, tersebut.
Kawalan Polisi
Berdasarkan pantauan Solopos.com, pertemuan warga dengan pamong desa Kraguman mendapat kawalan aparat kepolisian. Sejumlah polisi juga menaati protokol kesehatan seperti memakai masker.
Warga Kraguman Klaten Geruduk Kantor Desa Pertanyakan Dugaan Mark Up Proyek Fisik 2019
Terdapat sembilan poin yang warga sampaikan mengenai dugaan penggelembungan dana desa. Pertama, proyek pengaspalan jalan barat Pasar Kraguman yang mestinya hanya membutuhkan 23 ton. Namun, realisasinya sampai 49 ton sehingga terdapat selisih 26 ton.
Harga aspal senilai Rp1.280.000 per ton menjadi Rp1.430.000 per ton. Kedua, pengaspalan jalan arah ke Gapura Dukuh Nganten yang seharusnya 138 ton menjadi 164 ton sehingga terjadi selisih 26 ton.
Selanjutnya, pengaspalan RT 014 Desa Kraguman yang seharusnya membutuhkan 26 ton menjadi 31 ton sehingga terjadi selisih lima ton. Pengaspalan jalan dekat Purwita yang mestinya membutuhkan 164 ton aspal menjadi 196 ton sehingga menggelembung 32 ton.
Diduga Kelelahan Seusai Bertugas, Petugas KPPS Kerten Solo Meninggal
Pelaksana proyek fisik masih memasukkan anggaran alat dan tenaga dalam rencana anggaran belanja (RAB) padahal sudah ada penganggaran senilai Rp1,3 juta.
Selain itu, pengaspalan jalan Grogol yang tak penuhi standar, pembangunan talut yang menyalahi peraturan. Terakhir rehab rumah tak layak huni (RTLH) wilayah Pucung tak terlaksana dengan baik dan terdapat penjualan material.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
