Solopos.com, WONOGIRI — Program bantuan rehab rumah tak layak huni atau RTLH di Wonogiri digelontor anggaran cukup besar mencapai Rp51,41 miliar pada 2023 ini. Anggaran sebesar untuk perbaikan 2.623 unit RTLH.
Berdasarkan data Pemkab, saat ini masih ada 4.000 unit RTLH yang membutuhkan bantuan perbaikan. Targetnya, di Wonogiri sudah tidak ada lagi RTLH pada 2024 mendatang. Anggaran penanganan RTLH itu berasal dari APBD kabupaten dan provinsi, APBN, dan corporate social responsibility atau CSR perusahaan.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Sebagian bantuan penanganan RTLH itu yang bersumber dari APBD Wonogiri, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Balai Penyediaan Perumahan Jawa III, dan CSR Bank Jateng diserahkan secara simbolis kepada ratusan penerima di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Rabu (2/8/2023).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Wonogiri, Purwadi, mengatakan pada 2023 ini program peningkatan kualitas atau rehab rumah tak layak huni menyasar 2.623 unit rumah di Wonogiri.
Dia memerinci dari total RTLH yang ditangani itu, 1.665 rumah ditangani dengan anggaran dari BSPS senilai Rp33,3 miliar. Kemudian 698 RTLH ditangani dengan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Bankeu Prov) senilai Rp13,96 miliar.
Selain itu sebanyak 160 RTLH akan ditangani menggunakan anggaran APBD Wonogiri senilai Rp2,4 miliar. Kemudian penanganan 100 RTLH bersumber dari anggaran CSR Bank Jateng senilai Rp1,75 miliar. Purwadi menyampaikan basis data penerima bantuan RTLH itu telah diverifikasi dan evaluasi pada 2019 lalu.
“Jumlah itu di luar penanganan RTLH dari dana dasa. Jadi data itu belum data mutlak karena penanganan dari Dana Desa belum tercatat. Tetapi pada intinya, intervensi RTLH pada tahun ini setidaknya sebanyak itu, dari beberapa sumber anggaran,” kata Purwadi saat ditemui Solopos.com di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Rabu (2/8/2023).
Budaya Gotong-royong
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan dengan intervensi sebanyak itu pada 2023 ini, berarti masih ada sekitar 4.000 unit rumah tak layak huni yang membutuhkan bantuan rehab. Pemkab menargetkan sisa RTLH yang belum direhab itu bisa ditangani pada 2024. Dia cukup yakin target itu bakal tercapai.
“Awal kami menjabat, pada 2016 ada sekitar 25.000 RTLH. Ada penurunan yang cukup signifikan. Maka kami optimistis pada 2024 nanti 4.000-an RTLH itu bisa kami selesaikan,” kata Joko Sutopo saat diwawancarai Solopos.com di ruang kerjanya, Rabu siang.
Jekek, sapaan akrabnya, tidak memungkiri APBD Wonogiri sangat terbatas untuk menangani RTLH sebanyak itu. Oleh karena itu, Pemkab bersinergi dengan Pemprov Jateng, pemerintah pusat, dan perusahaan melalui CSR agar program peningkatan kualitas RTLH ini bisa rampung 100%.
Dia menyampaikan anggaran perbaikan rumah tak layak huni dari pemerintah dan CSR di Wonogiri itu bersifat stimulan. Artinya belum tentu bisa membiayai seluruh kegiatan rehabilitasi rumah.
Maka dari itu, penanganan RTLH itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat sekitar dengan cara bergotong-royong secara swadaya membantu proses rehabilitasi.
Jekek menyebut pengadaan material penanganan RTLH diserahkan kepada masing-masing penerima. Pemkab Wonogiri tidak akan mengintervensi atau mewajibkan penerima bantuan RTLH untuk membeli material bangunan di toko tertentu.
Tetapi dia berharap para penerima itu membeli material di toko-toko bangunan terdekat. Dengan begitu bisa turut membantu perputaran ekonomi di wilayah setempat. “Budaya gotong royong yang masih erat di Wonogiri ini juga menjadi modal dalam menangani RTLH,” imbuh Jekek.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
