SOLOPOS.COM - Gibran Rakabuming Raka soal Kaesang Pangarep yang akan digandeng di Pilkada Batang 2024. (Solopos.com/Wahyu Prakoso)
Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, bereaksi terhadap kritikan Fraksi PKS DPRD Solo terkait dua tahun kinerja memimpin Kota Bengawan.
Melalui pesan WhatApp (WA) pada Sabtu (25/2/2023), Gibran menyampaikan apresiasinya terkait catatan dari FPKS DPRD Solo. Walau catatan dari FPKS DPRD Solo cukup tajam, Gibran tak emosional. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini justru menyampaikan terima kasih atas kritik dan evaluasi tersebut.
“Terima kasih untuk masukannya. Terima kasih PKS,” ujar dia tanpa memberikan tanggapan lebih jauh.
Momen dua tahun kepemimpinan Gibran-Teguh Prakosa jatuh pada Minggu (26/2/2023). Menyikapi hal itu, Fraksi PKS DPRD Solo memberikan sejumlah catatan sebagai bentuk evaluasi kinerja sekaligus kritik Gibran.
Sorotan pertama terkait komunikasi politik Gibran dalam pengambilan kebijakan yang dinilai masih kurang baik. Ayah dari Jan Ethes itu dirasa masih perlu belajar kepada sosok pendahulunya, FX Hadi Rudyatmo. Hal itu penting agar ke depan komunikasi politik Gibran semakin baik.
“Mas Wali Kota Gibran Rakabuming Raka perlu belajar kepada Wali Kota Solo yang dulu, FX Hadi Rudyatmo, agar komunikasi politik bisa berjalan secara baik dan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik,” ujar Ketua FPKS DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, melalui siaran pers yang diterima Solopos.com, Sabtu (25/2/2023) siang.
Dia mencontohkan keluarnya kebijakan menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang membuat kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 400% beberapa waktu lalu. Kebijakan itu telah menimbulkan polemik di masyarakat Solo. Walau akhirnya dicabut atau dibatalkan, kebijakan itu belum menunjukkan baiknya komunikasi.
“Karena permasalahan komunikasi politik yang tidak efektif, Mas Wali Kota kurang fokus terhadap pembangunan berbasis kepada kesejahteraan masyarakat,” imbuh dia.
Asih menjelaskan, berdasarkan data Solo dalam Angka Tahun 2022 yang dirilis BPS Solo menunjukkan angka kemiskinan Solo 2021 di angka 9,4%. Angka itu naik dari tahun 2020 yang di angka 9,03%. Kondisi tersebut berada di bawah target RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 8,62% dan 2022 sebesar 8,25%.
Sorotan lain FPKS DPRD Solo adalah terkait pembangunan yang masih berfokus pada infrastruktur fisik. Pada sisi non-fisik masih banyak keluhan. Asih mencontohkan tergusurnya pedagang yang puluhan tahun berjualan di Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ).
“Atau polemik pembangunan sentra mebel beberapa bulan yang lalu. Perbaikan komunikasi politik dengan semua stakeholder harus diperbaiki agar pembangunan kesejahteraan rakyat menjadi perhatian dan kemiskinan bisa diselesaikan,” kata Asih.