SOLOPOS.COM - Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati berbicara saat sosialisasi di Balai Desa Bumiaji, Gondang, Sragen, Rabu (4/8/2021). (Solopos-Tri Rahayu)
Solopos.com, SRAGEN — Setiap dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mendapatkan tugas tambahan untuk supervisi dalam pelaksanaan vaksinasi dan penanganan Covid-19 di wilayah 25 puskesmas yang menyebar di 20 kecamatan.
Dinas dan badan itu harus bisa memberi solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam percepatan vaksinasi, termasuk bertanggung jawab dalam input data pada aplikasi Smile milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Penjelasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Sragen Tugiyono saat berbincang dengan Solopos.com di Sambungmacan, Sragen, Rabu (4/8/2021). Dia menjelaskan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sudah dibekali dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam supervisi vaksinasi sampai dengan pengisian formulir dalam supervisi tersebut.
Baca juga: Kunjungi Sragen, Menko Marves dan Menkes Janji Suplai Vaksin 15.000 Dosis/Hari
Baca juga: Kunjungi Sragen, Menko Marves dan Menkes Janji Suplai Vaksin 15.000 Dosis/Hari
Tugiyono menerangkan OPD harus memastikan alur pelaksanaan vaksinasi dijalankan dengan benar, mulai dari pengisian formulir screening, pendaftaran, pemeriksaan tensi dan suhu tubuh, wawancara peserta, penyuntikan vaksin, pemberian kartu vaksin, observasi 15 menit, dan terakhir memasukan data warga tervaksin dalam aplikasi Smile.
“Pimpinan badan atau dinas itu harus datang ke lokasi pelaksanaan. Mereka bisa melihat langsung pelaksanaannya seperti apa. Kendalanya bagaimana harus bisa mencarikan solusi. Vaksin sudah terpakai berapa dan yang belum berapa. Mereka juga memantau entry data ke sistem atau aplikasi Smile. Aplikasi itu yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jateng untuk memantau stok vaksin di daerah,” jelas Tugiyono.
Baca juga: Wong Sragen Wajib Tahu, Pertempuran Melawan Agresi Militer Belanda I dan II Pecah di 6 Lokasi Ini
Dia mengatakan upaya itu dilakukan untuk percepatan mendapatkan vaksin sekaligus untuk percepatan target herd immunity, yakni 775.774 orang. Selain itu, tugas para pimpinan SKPD itu juga mendata warga yang isolasi mandiri di rumah.
“Mereka memastikan warga yang isolasi mandiri di rumah sudah dikasih obat, jatah hidup, dan seterusnya. Basis kerjanya di wilayah puskesmas. OPD yang ada dibagi dalam wilayah kerja di 25 puskesmas karena ada satu kecamatan memiliki dua puskesmas,” jelasnya.
Tugiyono menerangkan dalam pelaksanaannya pimpinan OPD bisa menugaskan bawahannya untuk melakukan supervisi ke wilayah kerja puskesmas tetapi harus melaporkan secara harian perkembangannya.
“Seperti saya sendiri mendapat tanggung jawab di wilayah Puskesmas Karangmalang. Maka saya sudah menugaskan petugas ke Karangmalang karena saya harus mendampingi Bupati ke daerah,” jelasnya.