SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemasungan. (Solopos/dok)
Solopos.com, SOLO — Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menemukan dan membebaskan 390 orang dengan gangguan jia atau ODGJ yang terpasung sepanjang Januari hingga Juni 2021.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinkes Jateng, Yulianto Prabowo, saat membacakan sambutan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2021 di RSJD Dr Arif Zainudin Solo, Minggu (10/10/2021) siang.
“Rekapitulasi jumlah pasung tahun 2020 [di Jateng] sebanyak 515 kasus. Lalu Januari sampai Juni tahun 2021 sejumlah 390 kasus. Problematika pasung sangat banyak, hampir semua telah dibebaskan, tapi dipasung kembali oleh masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga: Kota Solo Punya Jalur Sepeda Terpanjang di Indonesia, Tapi Ternyata…
Pemasungan ODGJ oleh masyarakat di Jateng dilakukan dengan berbagai alasan. Untuk itu Yulianto menekankan pentingnya semua pihak bersama-sama mengatasi masalah ODGJ terpasung di Jateng ini, terutama memberikan kesadaran kepada warga.
“Semua sektor harus bersatu padu. Angka-angka pengurungan tersebut tentu kemudian harus jadi perhatian kita semua. Bagaimana mereka disentuh, dibebaskan, dan diberdayakan dari kemelut kesehatan jiwa. Ini menjadi ikhtiar Pemprov Jateng,” tambahnya.
Baca Juga: Cegah Gelombang III Covid-19, Kemenkes: Perketat Pintu Masuk RI
Yulianto menjelaskan langkah itu sesuai dengan misi keempat Pemprov Jateng yaitu menjadikan masyarakat lebih sehat, pintar, berbudaya dan mencintai lingkungan. Sayangnya, selama ini kesehatan jiwa adalah salah satu bidang yang acap kali diabaikan.
Padahal, tidak ada orang yang ingin terganggu kesehatan jiwanya. “Semua orang berhak mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang berkualitas. Masih banyak kelompok masyarakat yang lebih rentan mengalami masalah kesehatan jiwa,” imbuhnya.
Baca Juga: Waduh, Warga yang Alami Gangguan Jiwa Naik 6,5% Selama Pandemi
Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir, banyak masyarakat yang rentan mengalami masalah kejiwaan. Sayangnya, Yulianto mengakui masih banyak stigma negatif yang berkembang di masyarakat terkait orang dengan gangguan jiwa.
“Masih kuatnya stigma dan diskriminasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa. Kami terus bergerak melakukan berbagai langkah, memperkecil dampak pandemi, mewujudkan sehat jiwa, seperti advokasi, sosialisasi, surveillence,” urainya.