Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Solopos.com) – Forum Masyarakat Sragen (Formas) mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Sragen segera mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk triwulan ketiga lantaran banyak sekolah yang mengeluh karena BOS belum cair. Bahkan sejumlah kepala sekolah (Kasek) terpaksa harus mencari dana talangan antara Rp 15 juta-Rp 30 juta/sekolah.
Ketua Bidang Advokasi Formas, Sri Wahono, saat dihubungi Espos, Minggu (2/10/2011), menerangkan banyak Kasek SD/SMP sudah mengajukan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan BOS sebagai syarat untuk pencairan BOS pada triwulan ketiga. Meskipun SPj sudah disampaikan, kata dia, BOS ternyata juga ada yang belum cair.
“Saya kira permasalahan BOS yang belum cair ini meliputi semua SD/SMP di Sragen, bukan hanya di wilayah utara Bengawan Solo. Berdasarkan survei yang kami lakukan, beberapa SMP juga mengeluhkan dana BOS yang belum cair, seperti SMPN 1 Mondokan, SMPN 1 Gesi, SMPN 1 Tangen, SMPN 2 Tangen dan SMPN Jenar,” ujar Sri Wahono.
Menurut dia, beberapa Kasek sudah mencari pinjaman untuk dana talangan berkisar antara Rp 15 juta-Rp 30 juta untuk menalangi biaya operasional sekolah. Dari penjelasan beberapa Kasek, terangnya, mekanisme BOS akan dibuat aturan baru berupa Peraturan Bupati (Perbup). “Mestinya pembuatan Perbup itu dilakukan setelah dana BOS cair. Selain itu mekanisme pencairan dana BOS dikembalikan pada mekanisme yang lama, yakni langsung ke rekening Kasek, tidak harus melalui bendahara dinas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Sragen, Gatot Supadi, menyatakan pencairan dana BOS sudah dimulai sejak Jumat (30/9/2011) lalu. Pencairannya, lanjut dia, dilakukan secara bertahap. Untuk mekanismenya, sambung Gatot, memang akan dibuat Perbup dan saat ini proses pembuatan Perbup sudah berjalan.
“Para Kasek tidak perlu resah, BOS sudah bisa dicairkan mulai kemarin. Besarannya sampai angka Rp 3,9 miliar. Kami sudah mengajukan surat ke Bupati agar untuk pencairan BOS bisa mendahului APBD-Perubahan 2011. Kalau menunggu APBD-Perubahan kemungkinan lama, karena sekarang masih dalam taraf pembahasan di DPRD,” tegasnya.
trh