SOLO – Sikap Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota Solo rupanya segendang sepenarian dengan langkah yang ditempuh Komunitas Pedagang Pasar Klewer (KPPK).
DPP menilai revitalisasi Pasar Klewer dalam rangka memberikan solusi secara menyeluruh atas persoalan yang ada di pasar tersebut. ”Persoalan pokoknya itu yang harus diselesaikan dulu, bukan separuh-separuh. Sebab, jika setengah-setengah malah akan menghabiskan dana rakyat banyak,” kata Kepala DPP Kota Solo, Subagiyo kepada Espos, Rabu (11/1/2012).
Meski tak menyebutkan dukungan secara eksplisit kepada KPPK, Subagiyo mengaku akan menindaklanjuti keluhan para pedagang yang tergabung dalam KPPK. Menurutnya, keluhan itu juga menjadi keluhan para pedagang secara umum di tengah persaingan usaha yang kian ketat sekarang ini. ”Kewajiban Pemkot ialah memberikan jawaban atas keluhan para pedagang itu. Ini amanat yang harus kami jalankan,” terangnya.
Itulah sebabnya, sambung Subagiyo, Pemkot berjanji tak hanya menggandeng para pedagang Pasar Klewer dalam merevitalisasi pasar tersebut. Melainkan, juga melibatkan warga serta stake holder lainnya. ”Pasar Klewer itu sudah menjadi ikon Kota Solo. Jadi, tak hanya pedagang yang memiliki, namun warga Solo juga ikut memilikinya,” paparnya.
Sedangkan Pelaksana Humas KPPK, Sholahudin mengakui ketidakpuasan terhadap kinerja HPPK dalam menyalurkan aspirasi pedagang menjadi alasan sejumlah pedagang membentuk komunitas ini. Sholahudin menjelaskan telah membentuk KPPK sebulan lalu dan mendaftarkan secara legal formal ke Departemen Kehakiman dan Notaris. Selain itu, dia mengaku telah melaporkan secara resmi perihal keberadaan komunitas tersebut kepada Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota Solo.
Sholahudin tidak menampik saat ditanya alasan menggalang massa membentuk KPPK karena kurang puas dengan kinerja HPPK dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tentang revitalisasi Pasar Klewer. Selama ini, perbedaan pendapat tentang revitalisasi semakin meruncing dan muncul berbagai pendapat di kalangan pedagang. Menurut Sholahudin, HPPK tidak mampu mengatasi kemelut tersebut sehingga menemui jalan buntu saat berkomunikasi dengan HPPK mengenai revitalisasi Pasar Klewer. Hanya saja, dirinya enggan mengatakan bila komunitas pedagang yang menjadi anggota KPPK adalah pedagang pro revitalisasi. “Ini itu wadah untuk menampung aspirasi komunitas pedagang di Pasar Klewer. Bukan hanya pedagang yang memiliki kios saja tetapi juga pedagang oprokan, PKL, kios renteng dan lain-lain. Siapa saja boleh masuk. Kami menampung semua aspirasi,” ujarnya.
Terpisah, Pelaksana Humas Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK), Kusbani, menyatakan lembaganya tidak ambil pusing dengan terbentuknya Komunitas Pedagang Pasar Klewer (KPPK). Kusbani bahkan mempertanyakan legalitas komunitas yang dibentuk oleh pedagang prorevitalisasi. Kusbani mengingatkan HPPK dibentuk sejak kali pertama Pasar Klewer berdiri. HPPK, tegas dia, legal karena dibentuk dengan sepengetahuan Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota Solo.
Selama puluhan tahun, HPPK diklaimnya terbukti mampu menjadi pelabuhan aspirasi pedagang untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Solo. “Tidak apa-apa. Biarkan saja mereka membentuk komunitas semacam itu. Di Klewer juga banyak komunitas lain, seperti tukang becak, kuli angkat, pedagang kaki lima (PKL) dan lain-lain. Lagi pula, saya mau tanya. Itu bakul mana yang dimaksud? Sampai sekarang HPPK belum mendapat informasi apapun terkait hal itu. Dan sejauh ini belum ada imbas apapun untuk pedagang secara umum,” tukasnya saat ditemui di kiosnya, Los B 46 Pasar Klewer, Solo.
Kusbani menyikapi pembentukan KPPK dengan merencanakan konsolidasi pedagang Pasar Klewer. Konsolidasi diambil untuk meredam setiap isu yang berkembang di media massa. Harapan Kusbani agar pedagang tidak resah menanggapi setiap pemberitaan seputar Pasar Klewer.
JIBI/SOLOPOS/Koran O/Aries Susanto/Sri Sumi H
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
