Solopos.com, SOLO – Proyek Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Kota Solo yang digadang-gadang jadi solusi kemacetan di Kota Bengawan mendapat penolakan dari dua bupati di Soloraya.
Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Sekretariat Pengatur Jalan Tol membuat kajian baru tentang Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Kota Solo. Opsi ini berbeda dari usulan sebelumnya, yakni berupa jalan lingkar yang desainnya telah disusun sejak 2016.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Kota Solo itu terungkap dengan munculnya tender proyek studi kelayakan di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (LPSE PUPR). Pada laman lpse.pu.go.id, terdapat data tender dengan nama paket Penyusunan Studi Kelayakan dan Desain Awal Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Kota Surakarta atau Solo. Tender itu diumumkan pada 13 Juni 2022.
Lelang tender proyek studi kelayakan dan desain awal itu dimenangi oleh PT Virama Karya (Persero), sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang konsultansi konstruksi. Penandatanganan kontrak senilai Rp4.128.978.000 itu dilakukan pada 31 Oktober 2022.
Meski begitu, Bupati Klaten, Sri Mulyani, menegaskan penolakannya terhadap rencana pengembangan jalan tol lingkar timur-selatan Kota Solo. Pasalnya, rencana itu bakal menggilas puluhan hektare (ha) sawah di Klaten.
“Saya tidak setuju [rencana tol lingkar tumur-selatan Kota Solo]. Pertimbangan bahwa jalan tol PSN [proyek tol Solo-Jogja] sudah menggunakan sawah di Klaten 300 ha. Nanti kalau ada tol lingkar selatan mengurangi sawah lagi. Kasihan anak-cucu kita nanti mau makan apa kalau lahan pertanian digunakan untuk tol terus,” kata Mulyani saat ditemui di Pendapa Pemkab Klaten, Senin (2/1/2023).
Mulyani mengatakan saat ini lahan sawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Bersinar berkurang untuk kepentingan industri serta permukiman. Dia berharap luas lahan pertanian terutama lahan sawah dilindungi tak terus berkurang.
“LSD Klaten sudah berkurang banyak untuk industri, permukiman, dan bermacam-macam. Iya, akan lebih baik jalur yang ada diperlebar saja, diperbaiki saja,” ungkap dia.
Rencana awal, pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan Kota Solo itu bakal melintasi tiga kabupaten salah satunya Klaten. Wilayah Klaten yang diproyeksikan dilintasi jalan tersebut tersebar di delapan desa yang berada di Kecamatan Polanharjo, Delanggu, dan Wonosari. Saat ini, rencana pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan itu baru tahapan studi kelayakan atau feasibility study (FS).
Sebelumnya, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menyatakan tidak setuju dengan konsep jalan tol dalam rencana pembangunan jalur lingkar timur-selatan Kota Solo. Menurutnya, jalan tol justru akan mematikan ekonomi di sekitar jalan yang dilaluinya.
Yuli, sapaan Juliyatmono, mengatakan ia lebih setuju dengan konsep jalan lingkar atau ring road yang dinilainya akan membawa dampak perekonomian yang lebih baik dibandingkan jalan tol.
“Sampai sekarang belum ada pembicaraan dengan saya di Karanganyar tentang rencana pembangunan jalan tol di sana karena masih dalam tahap studi kelayakan. Tapi saya tidak setuju dengan konsep jalan tol karena justru akan mematikan ekonomi di sekitarnya,” ujar Yuli saat ditemui seusai melantik 11 kepala desa baru di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Karanganyar, (28/12/2022).
Ia menjelaskan pembangunan jalan tol akan menimbulkan orang kaya baru (OKB). Namun hanya mereka yang mendapat untung dari pembebasan lahan terkena proyek. Sedangkan pemilik lahan di sekitarnya tidak demikian.
Selain itu, dengan adanya jalan tol, kawasan di sekitarnya justru akan mati karena akses nya menjadi terbatas, tidak bisa dikembangkan. “Kalau ada jalan tol, yang kaya hanya yang dapat ganti rugi. Dan kalau ada jalan tol [lahan] yang lainnya di sekitar jalan tol malah mati tidak bisa berkembang,” imbuhnya.
Padahal ia berharap keberadaan jalan baru yang akan menghubungkan kabupaten/kota di Soloraya tersebut mampu menghidupkan perekonomian di wilayah-wilayah yang dihubungkan itu.
Oleh sebab itu, Yuli lebih setuju jika penghubung tersebut berkonsep jalur lingkar. “Tidak boleh dibuat jalan tol. Konsepnya harus jalan lingkar supaya ekonomi daerah di sekitarnya berkembang. Kalau ada jalan tol, sisi kanan dan krinya tidak bisa berkembang. Sedangkan kalau jalan lingkar, nilai tanah di sekitarnya akan tinggi,” tegasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
