DINKES: Jamkesda Tak Bisa Dikelola Mandiri

Ilustrasi, Jamkesda (JIBI/SOLOPOS/dok)

KLATEN—Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, dr Ronny Roekmito, menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tidak bisa mengelola program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) secara mandiri.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Saat ditemui Solopos.com di Klaten, Rabu (25/7/2012), Ronny mengatakan sebenarnya Dinkes sudah mempelajari kemungkinan pengelolaan layanan jamkesda tanpa melibatkan pihak ketiga. Akan tetapi, menurutnya pengelolaan jamkesda secara mandiri tidak memungkinkan karena berbenturan dengan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional setelah di- judicial review.

“Dalam UU No 40/2004 itu disebutkan bahwa jaminan sosial dilakukan badan penyelenggara. Pemerintah itu tidak termasuk badan penyelenggara sehingga tidak bisa mengelola jaminan sosial secara mandiri,” tukas Ronny.

Badan penyelenggaran, kata Ronny, berasal dari lembaga berbasis asuransi. Menurutnya pemerintah pusat bermaksud menjalin kerja sama dengan PT Askes sebagai badan penyelenggaran program jaminan kesehatan secara nasional. “PT Askes akan mengelola jaminan kesehatan secana nasional per Januari 2014 mendatang,” kata Ronny.

Ronny mengaku tidak mengetahui sistem pengelolaan program pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta (PKMS) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. “Saya tidak tahu apakah program itu dikelola langsung oleh Dinkes Solo atau dikelola badan penyelenggara. Setiap daerah itu memiliki cara tersendiri dalam menyelenggarakan program kesehatan,” terang Ronny.

Sebagaimana diberitakan, kalangan aktivis lembaga pemberdayaan masyarakat (LSM) mengusulkan program jamkesda dikelola secara mandiri oleh Pemkab Klaten.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslih, saat ditemui Solopos.com di Klaten, mengatakan selama bertahun-tahun Pemkab Klaten menggandeng pihak ketiga untuk merealisasikan program jamkesda. Menurutnya peluncuran jamkesda selalu molor dari rencana awal karena harus melalui tahap lelang. Kemoloran bisa berlanjut jika terjadi gagal lelang.

“Dari tahun ke tahun kendalanya ya itu. Wajar kalau warga miskin kian merana, sudah sakit masih harus menanggung biaya sendiri akibat kemoloran peluncuran jamkesda. Pemkab Klaten tidak mencoba terobosan baru dengan mengelola jamkesda secara mandiri,” ujar Muslih.