Solopos.com, WONOGIRI — PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pemkab Wonogiri akhirnya menyepakati adanya pemutihan tunggakan sewa lahan aset KAI di dua kecamatan yaitu Wonogiri dan Baturetno.
Jumlah total sewa lahan di dua kecamatan itu, berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com, mencapai 901 kontrak. Sedangkan tunggakan sewa ada yang jutaan rupiah, ada pula yang mencapai ratusan juta rupiah per penyewa.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Pemutihan diberlakukan untuk tunggakan sewa sebelum 2022. Selanjutnya mulai 2022, warga mesti membayar sewa sesuai ketentuan. PT KAI akan bekerja sama dengan Pemkab Wonogiri untuk pengelolaan kontrak dan tagihan sewa aset nonoperasional KAI.
Selain itu, selain soal sewa aset, sesuai kesepakatan dalam memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani PT KAI dan Pemkab Wonogiri, kedua pihak akan bekerja sama melakukan pemetaan dan pendataan ulang aset-aset milik PT KAI di Wonogiri.
Executive Vice President Daop VI Yogyakarta, Agus Dwinanto Budiadji, mengakui selama puluhan tahun pengelolaan aset PT KAI di Wonogiri tidak berjalan begitu tertib. Tetapi hal itu bukan berarti aset-aset tersebut lepas atau hilang dari PT KAI.
Semua aset yang terdata tetap merupakan milik PT KAI. Dia melanjutkan PT KAI bakal mendata ulang aset-aset yang dimiliki di Wonogiri dengan membentuk tim bersama antara PT KAI dengan Pemkab Wonogiri dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Wonogiri.
Pendataan itu dilakukan guna memastikan lokus aset-aset nonoperasional PT KAI. Ada pun aset PT KAI di Wonogiri meliputi rel sepanjang 29,4 km yang terdiri atas rel operasional sepanjang 9,3 km dan rel nonoperasional sepanjang 20,1 km.
Rel terdampak waduk ada 9,3 km. Terdapat tiga emplasemen stasiun di Wonogiri yaitu Emplasemen Wonogiri, Nguntoronadi (terdampak WGM), dan Baturetno.
Selain itu ada aset berupa tiga rumah dinas milik perusahaan, di mana dua rumah ada di Wonogiri dan satu rumah dinas di Baturetno. Total luas aset tanah di Baturetno mencapai 41.806 meter persegi.
Legalitas Lahan
Sementara itu, berdasarkan catatan Solopos.com, pemutihan tunggakan sewa lahan PT KAI di Wonogiri merupakan aspirasi warga penyewa sejak lama. Tak hanya itu, warga juga sempat mempertanyakan legalitas kepemilikan lahan itu oleh PT KAI karena sudah ditelantarkan selama 40-an tahun.
Aspirasi itu disampaikan saat Sosialisasi Pemanfaatan Aset PT KAI di Wilayah Kabupaten Wonogiri di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat (29/7/2022).
Warga penyewa aset PT KAI asal Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Sudarmin, dalam sosialisasi itu menuturkan banyak warga yang memiliki tunggakan sewa belasan hingga puluhan juta rupiah.
Angka tersebut merupakan akumulusi sewa sejak sekitar 2007. Setahu dia PT KAI tidak pernah menagih sewa tersebut. Tahu-tahu PT KAI mengirimkan surat piutang kepada warga penyewa.
Dia mengaku keberatan karena selain harus bayar sewa, warga juga harus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) lahan PT KAI di Wonogiri itu. Oleh karena itu, kami mohon diadakan pemutihan sewa. Kalau disuruh bayar tagihan itu tentu kami tidak kuat,” ujar dia.
Warga penyewa aset PT KAI lainnya asal Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Andreas Warto, mengungkapkan ada beberapa warga yang tidak membayar sewa sampai 15 tahun.
Dia tidak tahu pasti apa penyebabnya. Namun ia mengkritik PT KAI yang tidak tertib dalam menjalankan sistem penyewaan lahan.
“Harapan kami, PT KAI sebaiknya mendata ulang penyewa. Tetapi baiknya, mulai 2022 ini mulai ada kontrak lagi dengan sistem yang jelas. Sehingga ke depan tinggal bayar sewa per tahun. Adapun tagihan yang sudah ada, biar lah menjadi piutang,” kata Warto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
