SOLOPOS.COM - Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali (deretan kanan) saat bertemu dengan pihak SMK Kesehatan di sekolah setempat, Ngemplak, Boyolali, Rabu (19/9/2012). (Septhia Ryanthie/JIBI/SOLOPOS)
Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali (deretan kanan) saat bertemu dengan pihak SMK Kesehatan di sekolah setempat, Ngemplak, Boyolali, Rabu (19/9/2012). (Septhia Ryanthie/JIBI/SOLOPOS)
BOYOLALI–Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMK Kesehatan yang berlokasi di wilayah Donohudan, Ngemplak, Rabu (19/9/2012).
Sidak itu menindaklanjuti laporan sejumlah orangtua siswa SMK itu, yang menilai ada pembohongan publik terkait promosi tentang sekolah tersebut. Sebab dari brosur SMK Kesehatan dicantumkan lulusan sekolah itu dijanjikan akan disalurkan bekerja di Jepang. Namun setelah siswa mendaftar dan mengikuti tes wawancara, belakangan ternyata orangtua mendapatkan informasi anak-anak mereka tidak langsung bisa disalurkan bekerja di Negeri Sakura itu. Melainkan hanya disalurkan bekerja di dalam negeri.
Kedatangan rombongan Komisi IV diterima Kepala Tata Usaha (TU), Istanto, wakil kepala sekolah, serta beberapa staf sekolah setempat. Mereka meminta klarifikasi dari pihak sekolah terkait janji yang dicantumkan dalam brosur bahwa sekolah akan menyalurkan lulusannya ke Jepang. Istanto pun menjelaskan, terkait pendirian dan operasional SMK Kesehatan, tak lepas dari visi dan misi sekolah itu dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja.
Diterangkan dia, Yayasan Sulaiman Solo yang diketuai Sunarto, selaku pendiri SMK Kesehatan, sejak awal telah menyiapkan kerja sama dengan sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja ke Jepang, yaitu Indonesia Japan Relationship Forum (IJRF). Kerja sama itu pun telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Lulusan SMK tersebut, khususnya bidang perawatan manusia usia lanjut (manula), akan disalurkan ke Jepang. Tentunya proses penyaluran tenaga kerja itu sesuai peraturan pemerintah kedua negara, yaitu Jepang dan Indonesia. “Salah satu persyaratan adalah usia minimal tenaga kerja 18 tahun,” terangnya.
Peraturan Baru
Namun belakangan, Istanto menjelaskan ada peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terkait usia minimal yang disyaratkan yaitu, 20 tahun. Sehingga proses penyaluran pun disesuaikan. Lulusan SMK Kesehatan tetap akan disalurkan namun prosedurnya menyesuaikan aturan pemerintah.
“Jadi karena lulusan SMK ini rata-rata baru berusia 18 tahun, memang ada jeda dua tahun sampai usianya memenuhi persyaratan untuk dikirim ke Jepang. Tapi dari yayasan tetap bisa menyalurkan lulusan itu bekerja karena selain IJRF, yayasan juga melakukan MoU dengan Yayasan Kanopi yang menyalurkan tenaga kerja bidang perawatan manula ke beberapa kota, seperti Jakarta,” paparnya.
Diakui Istanto, perubahan tersebut sudah disampaikan kepada para orangtua siswa dalam sebuah pertemuan sebelumnya.“Saat itu kami juga menyampaikan bahwa penyaluran ke Jepang itu merupakan opsi atau pilihan. Jika memang orangtua siswa berkeinginan anaknya bekerja ke Jepang, ya memang harus menunggu sampai usianya mencukupi 20 tahun,” terangnya.
Meskipun demikian, dalam hal penyaluran kerja bagi lulusan sekolah tersebut, Istanto menyatakan pihak SMK Kesehatan tidak berkompeten. “Penyaluran kerja bagi lulusan sekolah memang ditangani oleh yayasan dan perusahaan penyalur yang sudah digandeng, yaitu Yayasan Kanopi,” imbuh dia.
Mendapatkan jawaban tersebut, jajaran Komisi IV mengaku tidak puas. Mereka berharap akan diadakan pertemuan selanjutnya dengan melibatkan pihak Yayasan Sulaeman untuk memastikan adanya jaminan penyaluran kerja bagi lulusan SMK tersebut. “Kami harap dalam pertemuan selanjutnya, ada jawaban yang pasti dan jelas dari sekolah maupun pihak yayasan, termasuk kelengkapan dokumen pendirian sekolah,” tegas Mulyanto, Ketua Komisi IV, ketika ditemui wartawan seusai pertemuan.