Pengunjung menikmati wahana permainan air Objek Wisata Mata Air Cokro (OMAC) Tulung, Klaten beberapa waktu lalu. (Dok/JIBI/SOLOPOS)
KLATEN—Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Klaten, Sugeng Haryanto, tidak mempersoalkan jika pengelolaan Objek Wisata Mata Air Cokro (OMAC) diambil alih swasta.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Hal itu dikemukakan Sugeng saat ditemui Solopos.com di Klaten, awal pekan kemarin.
Hingga kini, pengelolaan OMAC dipegang langsung Disbudparpora. Kendati target pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan OMAC pada 2012 sudah tercapai, Komisi II DPRD Klaten mengusulkan agar pengelolaan objek wisata itu diambil alih pihak ketiga atau swasta.
“Kalau kami mau dikelola sendiri, BUMD [badan usaha milik daerah] atau dikelola swasta tidak masalah. Kami tinggal menurut saja apa kata pimpinan,” ujar Sugeng.
Sugeng menjelaskan target PAD OMAC pada 2013 ini naik menjadi Rp600 juta. Dia mengakui sebenarnya potensi PAD OMAC jauh lebih besar dari pada target tersebut. Namun, dia menilai PAD OMAC bukanlah tujuan utama dari pengelolaan aset wisata. Menurutnya, keberadaan OMAC mampu mendongkrak perekonomian warga sekitar setelah mendirikan usaha warung makan atau ladang parkir.
“Bicara pengelolaan pariwisata itu, PAD bukan tujuan utama. Yang terpenting, keberadaan objek wisata itu mampu menghasilkan pendapatan domestik bruto yang bermanfaat bagi warga sekitar,” kata Sugeng.
Dalam APBD Kabupaten Klaten 2013, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengalokasikan anggaran senilai Rp200 juta untuk operasional pengelolaan OMAC. Sugeng menjelaskan selama OMAC masih dikelola Disbudparpora, Pemkab Klaten tetap akan mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional tersebut.
“Besarnya anggaran operasional tahun ini sama dengan tahun lalu,” jelas Sugeng.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Klaten, Andi Purnomo, menilai potensi PAD OMAC jauh lebih besar daripada target yang dipasang Pemkab Klaten. Untuk itu, dia mengusulkan pengelolaan OMAC diambil alih pihak ketiga atau swasta. Menurutnya pihak swasta lebih memiliki orientasi profit daripada BUMD atau pemkab Klaten.
“Pihak ketiga lebih memiliki jiwa kewirausahaan dengan target-target tertentu, sementara PNS cenderung bekerja sesuai jam kerja,” terang Andi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
