Wonogiri (Solopos.com) – Komisi D DPRD Wonogiri kembali mempertanyakan hasil evaluasi Dinas Pendidikan (Disdik) terhadap proyek bantuan pengadaan buku dan alat peraga SD kelas rendah (SDKR) dari APBN Perubahan (APBN-P) 2010. Pasalnya, meski proyek itu sudah selesai sejak akhir Maret, Disdik belum juga menyampaikan laporan hasil evaluasi.
Laporan tersebut dinilai Komisi D sangat penting mengingat adaya sejumlah kabar miring yang sampai ke komisi yang membidangi pendidikan tersebut sejak awal proyek itu diluncurkan. Selain itu, dari pengamatan Komisi D sendiri saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah penerima bantuan beberapa saat selepas tenggat proyek, didapati adanya barang yang belum dikirim lengkap ataupun yang terindikasi belum sesuai spesifikasi.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Waktu itu kami meminta Disdik untuk menyerahkan laporan hasil evaluasi dan sertifikasi barang yang dikirim ke tiap-tiap sekolah. Tapi sampai sekarang laporan itu belum juga disampaikan ke kami. Maka sudah sewajarnya bila kami menanyakan hal itu,” kata Ketua Komisi D, Martanto, kepada wartawan, Kamis (2/6).
Menurut Martanto, pihaknya membutuhkan laporan evaluasi dan sertifikasi, berupa pernyataan dari lembaga yang berkompeten, bahwa buku dan alat peraga yang dikirim oleh rekanan ke masing-masing sekolah sudah sesuai spesifikasi yang ditentukan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Selanjutnya, dari laporan hasil evaluasi dan sertifikasi barang itu, Komisi D berniat melakukan mencocokkan kembali ke lapangan.
Pendapat hampir senada disampaikan Wakil Ketua Komisi D, Ngadiyono. Demikian pula dengan Wakil Ketua DPRD yang membidangi pendidikan, Tinggeng. Keduanya berpendapat pengecekan kembali ke sekolah penerima bantuan itu perlu dilakukan untuk memastikan tiap-tiap sekolah menerima buku dan alat peraga dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.
Sementara itu, dari pihak Dinas Pendidikan hingga berita ini disusun belum ada yang berhasil dihubungi untuk konfirmasi. Namun sebagaimana diberitakan, meski sifat bantuannya langsung dari pemerintah pusat ke sekolah-sekolah, Disdik tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.
Ada lebih dari 30 SD yang menerima bantuan pengadaan buku dan alat peraga untuk kelas rendah dari APBN-P 2010. Masing-masing SD mendapat alokasi Rp 96 juta dan pengadaannya dilakukan oleh rekanan yang ditunjuk pihak sekolah. Sejak awal, proyek ini mendapat banyak sorotan, tidak hanya dari kalangan anggota Dewan namun juga dari Kejaksaan Negeri (Kejari).
shs
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
