SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SUKOHARJO--Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukoharjo menegaskan akan menelusuri kasus pengembalian seragam batik di Kecamatan Bendosari sebelum mengambil langkah lebih jauh. Hal itu agar Dinas tidak salah dalam mengambil kebijakan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kabupaten Sukoharjo, AA Bambang Haryanto, mengaku belum mengetahui kasus pengembalian seragam batik oleh sejumlah guru di Kecamatan Bendosari. Namun dia menyatakan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang permasalahan tersebut.
“Saya dari tadi malam (Rabu, 15/2 malam-red) tugas di Semarang dengan Mendiknas dan sampai sekarang masih acara. Jadi tentang permasalahan itu belum tahu, saya selidiki dulu,” ungkapnya melalui short message service (SMS) atau pesan singkat menjawab Solopos.com, Kamis (16/2/2012).
Bambang Haryanto yang juga akrab dipanggil Anton menyatakan penelusuran persoalan pengembalian seragam batik di Bendosari akan dilakukan setelah pulang dari Semarang. Selebihnya, Anton yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukoharjo tak berkomentar banyak.
“Nanti kalau komentar malah salah, jadi saya selidiki dulu masalah itu setelah pulang,” tandasnya.
Terpisah anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Agus Ismail, juga meminta agar persoalan pengembalian seragam batik oleh sejumlah guru di Kecamatan Bendosari ditelusuri penyebabnya. Selain itu menurut Agus perlu dilakukan klarifikasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pengadaan seragam.
“Harus diklarifikasi yang melatarbelakangi dan ada klarifikasi pihak yang terkait program,” ujarnya.
Anggota Komisi IV lain, Mukhammad Samrodin, meminta Disdik bertindak cepat dalam penyelesaian kasus pengembalian seragam batik agar tidak mengganggu kinerja pendidik dan merugikan dunia pendidikan Kota Makmur. Dia menegaskan hal itu agar persoalan tidak melebar dan kian berlarut-larut.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengemukakan masalah seragam batik sebenarnya muncul sejak lama dan tidak hanya muncul di Kecamatan Bendosari, namun juga di wilayah-wilayah lain. Persoalan itu, kata dia, mencuat setelah adanya kesimpang-siuran dalam hal sumber dana pembiayaan.
“Kami berharap segera ditindak lanjuti. Lebih cepat akan lebih baik karena masalah ini menyangkut dunia pendidikan di Sukoharjo. Jangan sampai merugikan masyarakat,” tegasnya.
(JIBI/SOLOPOS/Triyono)