SOLOPOS.COM - ilustrasi (the-marketeers.com)
Sragen (Solo)--Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sragen, Arief Zaenal, mengaku kesulitan memantau para tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di luar negeri karena mereka berangkat tanpa pemberitahuan Disnakertrans Sragen.
Untuk meminimalisasi risiko kecelakaan kerja dan sebagainya, Disnakertrans membatasi TKI pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri, terutama ke Arab Saudi. “Hingga tahun ini ada sebanyak 600 TKI yang bekerja di luar negeri, seperti di Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Jepang dan Korea. Sebanyak 50 orang TKI asal Sragen masih bekerja di Arab Saudi. Data yang disampaikan di televisi menyebut masih ada 28 TKI yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi, satu di antaranya berasal dari Sragen. Tapi saya belum tahu nama dan alamatnya salah satu TKI asal Sragen itu,” ungkap Arief saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Kamis (23/6/2011).
Arief mengambil kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat pascamunculnya kasus hukuman pancung bagi TKI beberapa waktu lalu. Sebanyak 600 TKI asal Sragen itu, terangnya, merupakan TKI resmi yang diberangkatkan dengan sepengetahuan Disnakertrans. Dia menyatakan masih banyak TKI-TKI ilegal yang berangkat sendiri tanpa pemberitahuan Disnakertrans.
“Kami memang kesulitan memantau karena para TKI ilegal ini biasanya berangkat ke luar negeri dari luar Sragen. Namun, setelah ada kasus sampai meninggal dunia baru laporannya masuk ke Disnakertrans. Seperti kasus di Cemeng dan beberapa daerah lainnya,” akunya.
Arief tidak berinisiatif untuk mendata para TKI ilegal dengan melibatkan pemerintah desa. Selain keterbatasan anggaran, Arief juga menilai pemerintah desa tidak mengetahui para TKI ilegal.
(trh)
