Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Boyolali (Solopos.com) – Sejumlah fraksi di DPRD Boyolali mempertanyakan dana bantuan bencana erupsi Gunung Merapi sebesar Rp 7,3 miliar yang masuk ke rekening Bupati Seno Samodro dan tidak masuk dalam APBD.
Hal ini mencuat dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Boyolali dengan agenda pandangan umum laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010, Senin (4/7/2011). Edi Nirmolo dari Fraksi Nurani Partai Golkar (FNPG) mengungkapkan adanya bantuan dana bencana Merapi pada rekening BRI atas nama Bupati. Namun, sampai tanggal 31 Desember 2010 lalu ternyata tidak masuk dalam APBD. “Kami minta penjelasan dan pertanggungjawaban Bupati tentang pengelolaan dana tersebut sebenarnya bagaimana,” terangnya.
Hal senada diungkapkan Mulyanto, dari FPAN. Ia juga mempertanyakan kejelasan dana bantuan senilai Rp 7,3 miliar itu. Menurutnya, fraksi menerima informasi keberadaan dana tersebut. Akan tetapi, dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Bupati tidak ada. “Dana ini diperuntukkan bagi korban bencana. Kami khawatir persoalan ini masuk ranah hukum seperti yang terjadi di berbagai daerah,” jelasnya.
FPKS pun juga mempertanyakan kejelasan terkait dana tersebut tidak masuk APBD namun masuk ke rekening Bupati. FPKS juga mempertanyakan dasar hukumnya. Menurut Ketua FPKS, Muh Basuni, secara logika semua pendapatan harus masuk APBD. Pihaknya perlu melakukan klarifikasi perihal keberadaan dana tersebut. Di sisi lain, BPK juga belum memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Sehingga rekomendasi Pansus agar pimpinan DPRD meminta BPK untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut.
Terpisah, Bupati Seno Samodro membenarkan dana bantuan bencana di rekening atas namanya. Dia juga menjelaskan memang dana bencana tidak masuk dalam laporan ke DPRD. Sebab, sumber dana tersebut tidak berasal dari APBD Boyolali, Provinsi Jawa Tengah ataupun APBN. “Dana itu merupakan sumbangan dari pihak ketiga. Namun, sudah disalurkan kepada masyarakat pada saat itu,” jelasnya. Bupati menambahkan soal pembukuan lengkap dan ada di Badan Kesatuan Kebangsaan, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Boyolali.
Ditegaskan, pihaknya sudah menyalurkan dana tersebut. Ia menjelaskan saat bencana sudah meminta supaya bantuan disalurkan langsung ke masyarakat. Namun, banyak yang menghendaki penyaluran lewat Pemkab Boyolali. “Pemkab juga sudah didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Sehingga laporan yang dibuat dipastikan sudah lengkap. Laporan tersebut diberikan di antaranya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana,” ujarnya.
rid