SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/dok)
Solopos.com, SOLO--Penyaluran beras untuk rakyat miskin daerah (raskinda) masih menunggu payung hukum meski anggaran dan penerima telah ditetapkan. Rencananya, program terobosan Pemkot tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.
Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Solo, Basuki Anggoro Hexa, mengaku masih menyiapkan regulasi sebagai pendukung teknis pendistribusian beras di masyarakat. Regulasi meliputi perwali dan SK penerima raskinda. “Regulasi harus dipenuhi sebelum pendistribusian dilakukan,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (29/8/2013).
Pihaknya tak memungkiri konsep awal program tersebut gratis. Artinya warga tak dipungut biaya sepeser pun saat penerimaan bantuan. Namun demikian, Basuki masih menunggu finalisasi perwali sebagai acuan dalam pendistribusian. Diketahui, Pemkot menyediakan dana hingga Rp2,1 miliar untuk pengadaan raskinda pada 17.259 keluarga miskin (gakin). Setiap gakin dijanjikan menerima lima kilogram raskinda.
Sebagai informasi, raskinda merupakan program baru Pemkot yang ingin menjawab keluhan warga ihwal buruknya kualitas raskin Bulog. Jumlah rumah tangga sasaran raskin premium ini diambil dari inventarisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Solo terhadap warga miskin yang luput dari program raskin. Hexa memastikan kualitas raskinda jauh lebih baik dibanding raskin dari Bulog. “Kami menganggarkan sekilonya Rp8.000 atau setara beras C4 Super yang saat ini harganya berkisar Rp8.500,” ujar dia.
Ihwal pengawasan pendistribusian, hingga kini pihaknya masih menunggu arahan wali kota. Hexa optimistis penyaluran raskinda akan lebih maksimal dibanding raskin yang notabene banyak dijual dan dibagi roto (bagito).
“Dengan koordinasi intens, harapannya pemanfaatan bantuan dapat lebih terarah. Apalagi beras ini berkualitas bagus sehingga layak dikonsumsi.”
Sementara itu, Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, siap memperketat distribusi raskinda untuk memperkecil potensi kericuhan. Pihaknya tak ingin program pro-rakyat miskin ini justru menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan bawah. Potensi kecemburuan mencuat lantaran gakin yang telah tercakup program raskin tidak mendapat jatah raskinda. “Pemkot terus menggulirkan program pengentasan kemiskinan, raskinda salah satunya. Tentu kami berharap warga mendukung program ini,” tandasnya.