SOLOPOS.COM - Warga Desa Karangturi, Gondangrejo yang terkena proyek jalan tol Solo-Kertosono melakukan audiensi dengan DPRD, Sabtu (21/7/2012). (Espos/Indah Septiyaning W)
Warga Desa Karangturi, Gondangrejo yang terkena proyek jalan tol
Solo-Kertosono melakukan audiensi dengan DPRD, Sabtu (21/7/2012).
(Espos/Indah Septiyaning W)
KARANGANYAR—Puluhan warga Desa Karangturi, Gondangrejo tergabung dalam
Forum Warga Tol Solo-Kertosono menggruduk kantor DPRD Kabupaten
Karanganyar, Sabtu (21/7/2012).
Mereka mengadukan tindakan intimidasi dan teror diduga dilakukan
aparat desa setempat terkait proses ganti rugi tanah dan bangunan yang
terkena proyek jalan tol. Kedatangan mereka ditemui unsur Ketua DPRD
Sumanto, Wakil Ketua Juliyatmono dan Rohadi Widodo serta Sekretaris
Daerah (Sekda) selaku Ketua Pembebasan Tanah (P2T), Samsi dan Asisten
Pemerintahan Anik Indrihastuti.
Salah satu warga Pariyo mengaku mendapat teror dan intimidasi oleh
oknum perangkat desa karena tidak juga sepakat dengan nilai ganti rugi
tanah dan bangunan yang telah ditetapkan. “Kami didatangi door to door
oleh perangkat desa. Kami diancam kalau tidak mau menerima akan
dipersulit ngurus administrasi di desa,” ujarnya.
Selain ancaman, Pariyo juga mengaku ada pungutan liar (pungli) yang
dilakukan perangkat desa. Warga dipungut Rp5 juta-Rp10 juta sebagai
bagi hasil pembebasan tanah dan bangunan.
Sekda Samsi mengatakan akan menindaklanjuti laporan dugaan teror
maupun pungutan yang diduga dilakukan oknum perangkat desa. Pihaknya
akan melakukan pembinaan terhadap perangkat desa tersebut. Sedangkan
untuk persoalan nilai ganti rugi, Samsi mengatakan akan membahas
bersama tim pembebasan tanah serta pejabat pembuat komitmen (PPKom).
“Nilai ganti rugi tanah dihitung berdasarkan perhitungan tim apprasial
seperti nilai jual obyek pajak (NJOP) serta harga pasaran. Jadi bukan
kami yang menghitungnya,” jelasnya.
