Diunggulkan, SMP SBBS Gemolong Sragen Baru Dapat 2-3 Siswa

Salah satu SMP unggulan di Sragen, SMP SBBS Gemolong, hingga Selasa baru mendapat 2-3 calon siswa baru.

Solopos.com, SRAGEN — SMP Sragen Bilingual Boarding School (SBBS) Gemolong Sragen hanya menerima tujuh pendaftar lewat jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) offline. Kendati demikian, hingga Selasa (4/7/2017) baru 2-3 orang yang mendaftar ulang.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Hal tersebut disampaikan Kepala SMP SBBS Gemolong, Sragen, Nur Cipto, saat menghubungi Solopos.com, Selasa petang. Nur sudah berusaha maksimal agar mendapatkan siswa sesuai kuota, yakni 160 siswa pada PPDB 2017 ini. (Baca juga: SMP SBBS Gemolong Sragen Tak Diminati dalam PPBD Online)

Nur melihat ada image yang berkembang di masyarakat bahwa sekolah di SMP SBBS Gemolong itu mahal sehingga masyarakat tidak berminat menyekolahkan anak mereka di SMP milik Pemkab Sragen itu. “Saya berusaha mengubah image itu. Saya bekerja keras dengan sisa waktu yang ada untuk menarik siswa masuk ke SMP SBBS Gemolong. Saya juga heran dengan animo masyarakat Sragen yang cenderung memilih sekolah regular. SMP SBBS itu memang lebih mengedepankan kualitas pendidikan,” ujar Nur.

Selain persoalan anggapan biaya mahal, Nur menilai ada juga anggapan miring di masyarakat tentang status SMA SBBS Gemolong yang berdampak pada SMP SBBS Gemolong. Dia menganalisis masyarakat khawatir lulusan SMP SBBS Gemolong itu tidak bisa melanjutkan ke SMA lain karena status SMA SBBS Gemolong belum jelas.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata Nur, lulusan SMP SBBS Gemolong dipastikan langsung masuk di SMA SBBS Gemolong karena menjadi satu paket pendidikan yang nantinya langsung bisa diterima di perguruan tinggi. “Dulu lahir SMP dan SMA SBBS itu bareng juga yang digagas mantan Bupati Sragen Untung Wiyono. Sebenarnya status SMA SBBS itu tinggal tanda tangan kerja sama dengan pihak ketiga di Autralia tetapi untuk tanda tangan itu butuh dana. Drafnya sudah siap dan bola ada di Pemkab Sragen. DPRD Sragen juga sudah mendukung tinggal menunggu kebijakan anggaran,” ujarnya.

Nur menilai persoalan SMA SBBS itu sebenarnya sebagai dampak kebijakan UU tentang Pemerintah Daerah. Kalau persoalan itu tidak memungkinkan dikelola pemerintah, Nur mengusulkan supaya dikelola oleh swasta.