SOLOPOS.COM - Anggota DKPP, Alfitra Salamm (tengah), memberikan paparannya saat diskusi di Hotel Alana Solo, Jumat (18/9/2020) petang. (Solopos.com-Kurniawan)
Solopos.com, SOLO -- Para kandidat kepala daerah di pilkada serentak tahun 2020 memegang peran vital untuk menjaga tingkat partisipasi pemilih di angka yang sehat di tengah kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Pernyataan terkait cara meningkatkan partispasi pemilih di Pilkada 2020 itu disampaikan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salamm, saat acara Ngetren Media; Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media di Hotel Alana Solo, Jumat (18/9/2020) petang.
“Isu Covid-19 hendaknya menjadi isu sentral yang membangkitkan ekonomi masyarakat. Bila tidak ya partisipasi masyarakat akan rendah. Jadi saya imbau para kandidat menjadikan Covid-19 sebagai isu sentral pembangunan,” ujar dia.
13 Warga Ponorogo Positif Covid-19 Usai Tilik Orang Sakit
13 Warga Ponorogo Positif Covid-19 Usai Tilik Orang Sakit
Menurut Alfitra pendekatan tersebut sudah berhasil diterapkan saat pemilu di Korea Selatan beberapa bulan lalu.
Ketika itu tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu mencapai 66 persen. Padahal biasanya tingkat partisipasi hanya 55 persen.
Alfitra menilai mestinya Indonesia belajar dari Korea Selatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Para kandidat calon kepala daerah selaku pemilik massa harus membuat visi misi mereka mampu membangkitkan ekonomi warga.
Pelaku Seni Minta Hajatan Dibolehkan Lagi, Ini Jawaban Bupati Sragen
Bila tidak bisa melakukan itu, Alfitra meyakini tingkat partisipasi Pilkada 2020 akan rendah. Sebab masyarakat saat ini masih fokus dengan agenda survival hidup di tengah pandemi. Mereka belum memprioritaskan agenda pilkada.
“Maka tingkat partisipasi ini menjadi penting bagi KPU dan kandidat. Karena kalau tidak salah tingkat partisipasi dalam Pilkada 2020 di angka 78 persen. Sikap masyarakat yang belum memprioritaskan pilkada jadi tantangan,” imbuh dia.
Apalagi beberapa hari terakhir pertambahan kasus Covid-19 di Tanah Air terbilang cukup tinggi.
Terungkap, Ini Kronologi Lengkap Pembunuhan Mutilasi Kalibata City
Bahkan sudah muncul wacana penundaan Pilkada 2020 dikarenakan tren pertambahan kasus Covid-19 yang stabil di angka tinggi.
“Terkait Pilkada 2020 banyak sekali desakan agar dilakukan penundaan. Sudah lebih dari 300 petisi. Bahkan Komnas HAM sudah sampaikan harus ditundanya pilkada karena menyangkut hak hidup masyarakat,” terang dia.