SOLOPOS.COM - Dosen Fakultas Hukum UNS Solo, Tuhana, saat memaparkan disertasinya untuk meraih gelar doktor Ilmu Hukum di hadapan penguji di Aula FH UNS Solo, Selasa (10/1/2023). (Istimewa)
Solopos.com, SOLO — Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo meluluskan satu doktor baru. Gelar tersebut diraih Tuhana yang juga Dosen FH UNS.
Tuhana memperoleh gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor Program Studi S3 Ilmu Hukum FH UNS di Aula FH UNS, Selasa (10/1/2023).
Disertasi itu berjudul “Partisipasi Masyarakat Berbasis Hukum Responsif dalam Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah”.
Dalam keterangan pers tertulis yang diterima Solopos.com, Selasa (10/1/2023), doktor baru UNS Solo itu menyampaikan penulisan disertasi ini bertujuan menjawab argumentasi perlunya partisipasi masyarakat dalam seleksi secara terbuka dan kompetitif pengisian jabatan pemerintah daerah.
Dalam keterangan pers tertulis yang diterima Solopos.com, Selasa (10/1/2023), doktor baru UNS Solo itu menyampaikan penulisan disertasi ini bertujuan menjawab argumentasi perlunya partisipasi masyarakat dalam seleksi secara terbuka dan kompetitif pengisian jabatan pemerintah daerah.
“Partisipasi masyarakat sebagai ciri hukum responsif belum diimplementasikan dan berkontribusi terhadap problematika birokrasi. Harus ada perbaikan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah mencakup optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai pengejawantahan sistem merit,” terang Tuhana.
Pria yang aktif di Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNS Solo ini menambahkan penelitian empiris dilakukan di enam daerah sebagai basis data.
Disertasi yang mengantar Tuhana sebagai doktor baru UNS Solo itu menunjukkan tingkatan partisipasi masyarakat yang rendah ditinjau dari parameter filosofis, teoretis, peraturan perundang-undangan, instrumen praktis dan responsibilitas masyarakat.
Konstruksi hukum saat ini meliputi konstruksi yuridis pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No 15/2019 dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No 9/2016.
Pengisian jabatan pemerintah daerah diharapkan memasukkan komponen partisipasi masyarakat dalam dimensi pengaturan. Kemudian pada konstruksi instrumen rekam jejak, pada instrumen penilaian berbasis transparasi dan akuntabilitas, hingga instrumen pengawasan berbasis aksesibilitas informasi.
Sedangkan konstruksi sosiokultural masyarakat dimasukkan dengan membangun kesadaran dan pelibatan masyarakat sebagai komponen penilaian penelusuran rekam jejak sekaligus fungsi pengawasan seleksi.
Rekomendasi hasil disertasi doktor baru UNS Solo itu ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta Komisi Aparatur Sipil Negara.
Tujuannya agar ada pembaharuan produk hukum terkait pengaturan partisipasi masyarakat sebagai komponen penilaian sekaligus fungsi pengawasan seleksi jabatan. Selain itu juga kepada pemerintah daerah dan panitia seleksi untuk mengimpelentasikan partisipasi masyarakat berbasis hukum responsif dalam seleksi jabatan.