Solopos.com, BOYOLALI — Belasan mantan anggota DPRD Boyolali yang tergabung dalam Komunitas Bhakti Praja (KBP) menyambangi Kantor DPC PKB Boyolali, Kamis (13/6/2024) sore. Mereka ingin mendorong agar koalisi segera terbentuk antara partai-partai politik parlemen non-PDIP untuk menghadapi Pilkada 2024.
Ada sekitar 15 eks anggota DPRD Boyolali yang hadir antara lain Amin Wahyudi, Turisti Hindriya, Win Sadewo, Budi Lopas, Suryani, Suwardi, Wawang S, Muh Edy Ismail, dan beberapa orang lain.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Koordinator KBP, Amin Wahyudi, menyampaikan KBP adalah komunitas yang beranggotakan mantan anggota DPRD Boyolali dari berbagai angkatan dan multipartai. “Sampai saat ini sudah ada 50 orang yang berkomitmen untuk bergabung,” ujar dia kepada wartawan di Kantor DPC PKB Boyolali, Kamis.
Ia menjelaskan rapat KBP menyepakati agar intens berkomunikasi dengan partai politik (parpol) utamanya yang memungkinkan mengusung calon bupati-wakil bupati di luar PDIP.
Amin mengatakan PDIP bisa mengusung sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai mana pun. Sehingga, ketika partai lain tidak mengusung bupati-wakil bupati, dikhawatirkan PDIP bakal melawan kotak kosong.
Kedatangan ke DPC PKB Boyolali, tutur Amin, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menilai demokrasi di Kota Susu sebatas settingan oleh beberapa kelompok yang saat ini menjadi penguasa. Menurutnya, kondisi itu tidak sehat untuk iklim demokrasi di Boyolali.
“Kami sebagai orang yang dulu pernah mewarnai Boyolali, pernah menorehkan sejarah di Boyolali, kami terketuk agar momen Pilkada 2024 ini jangan sampai calon muncul tunggal atau melawan kotak kosong,” jelasnya.
Ingin Boyolali Warna-warni
Ia mengatakan sebenarnya masyarakat Boyolali itu demokratis. Namun, karena pola politik yang dikembangkan oleh partai penguasa seakan-akan birokrasi, kepala desa, dan perangkat desa menjadi alat politik.
Pada momen Pilkada ini, komunitas eks anggota DPRD Boyolali tersebut tidak menginginkan demokrasi yang seperti itu dilanjutkan.
“Sehingga kami ke sini [DPC PKB Boyolali], kami ingin segera ada koalisi antara partai parlemen di luar PDIP, membuat MoU bahwa tiga partai ini [Partai Golkar, PKB, dan Partai Gerindra], syukur PKS mau kembali ke kami untuk mencalonkan bupati-wakil bupati,” jelasnya.
Ia juga ingin nantinya parlemen di Boyolali menjadi taman bunga dengan warna merah, hijau, kuning, dan lain-lain sehingga sedap dipandang. Dengan parlemen yang berwarna-warni, Amin yakin dapat menghasilkan keputusan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Tidak seperti sekarang, setiap keputusan penting yang terkait pemerintah Boyolali hanya ada di tangan satu kelompok. Ini yang enggak sehat menurut saya. Kami yang dulu pernah dipercaya masyarakat, punya tanggung jawab moral untuk mengembalikan politik dan demokrasi di Boyolali tumbuh sebagaimana mestinya,” kata dia.
Caranya dengan memiliki jago atau calon pada Pilkada 2024 yang benar-benar capable, mandiri, dan credible. Syarat tersebut dibutuhkan agar tidak menjadikan seseorang menjadi bupati boneka.
Ia menegaskan Boyolali butuh bupati-wakil bupati perubahan agar demokrasi berjalan sehat, politik tidak mengintimidasi tapi mencerahkan, dan Boyolali kembali tersenyum.
MoU Koalisi
Amin menjelaskan KBP tidak hanya menggelar roadshow atau safari politik di DPC PKB Boyolali namun juga ke parpol lain. Mereka menjadwalkan mengunjungi DPD PKS Boyolali pada Jumat (14/6/2024), lalu ke DPC Partai Gerindra dan DPD Partai Golkar Boyolali pada Sabtu (15/6/2024).
Nantinya, lanjut Amin, KBP juga tidak hanya beranggotakan eks anggota DPRD tapi juga purna aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang memiliki semangat perubahan di Boyolali.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Syuro PKB Boyolali, Rudi Hartono, menyampaikan terima kasih atas kedatangan mantan anggota DPRD Boyolali yang tergabung dalam Komunitas Bhakti Praja.
“Kami berterima kasih karena support ini datang dari sesepuh-sesepuh yang sudah pernah menjabat sebagai anggota DPRD Boyolali. Sehingga ini menguatkan hati PKB untuk berkoalisi. Insyaallah dalam waktu dekat bakal ditentukan MoU [tiga partai],” jelas dia.
Ia mengatakan sebenarnya PKB, Partai Golkar, dan Partai Gerindra sering bertemu. Namun, memang tinggal aksi penandatanganan kerja sama yang belum. Rudi juga mengatakan masing-masing partai juga memiliki calon sendiri dan untuk menentukan koalisi juga harus mendapat dukungan dari DPP dan DPW.
“Kami tidak hanya berkoordinasi di tingkat kabupaten tapi juga sampai ke pusat,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
