DPD tolak studi banding luar negeri dan pembangunan gedung

Boyolali (Solopos.com)--Elemen Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Boyolali menggelar silaturahmi dan dialog dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan Jawa Tengah, Poppy Dharsono pada Minggu (24/4/2011). Dialog yang digelar di Gedung NU Center, Winong, Boyolali menghasilkan beberapa hal.

“Secara pribadi saya menolak atas usulan studi banding DPD ke luar negeri dan pembangunan kantor DPD di Jawa Tengah,” papar Poppy. Menurutnya fungsi dan peran DPD berbeda dengan DPR.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Jika DPR mempunyai hak udgeting, pengawasan dan legislali, DPD sebatas memberikan pertimbangan ke eksekutif. Sehingga DPD tidak mempunyai kebijakan yang signifikan untuk memeroleh alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi kerakyatan.

“Kondisi yang seperti ini membuat kami menuntut adanya amandemen kelima UUD  1945, sehingga fungsi dan peran DPD tidak hanya sekadar memberikan pertimbangan tapi juga mampu menyusun kebijakan,” imbuh Poppy. Peran tersebut dirasanya sangat kecil.

Selain itu, DPD akan memperjuangkan lahirnya UU Desa dan mendorong direvisinya UU terkait dengan Sumber Daya Air (SDA). Poppy memberikan contoh seperti di Kabupaten Klaten.

Air di wilayah itu sudah diprivatisasi oleh perusahaan swasta sehingga petani di daerah Sukoharjo, Klaten dan sekitarnya kekurangan air. Sumbangan yang diberikan oleh pihak asing atas pengambilan SDA itu dinilai tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan perusahan tersebut.

Dialog yang dipandu oleh Alif Basuki   ini, dihadiri para tokoh NU, banom NU Ansor, Fatayat, Muslimat, IPNU  Boyolali. Bahkan KH Habib Masturi selaku mantan Bupati Boyolali dan Mutasyar NU menegaskan NU sesuai muktamar di Situbondo, harus tetap menjadi salah satu pilar bangsa dengan menjaga keutuhan NKRI.

m90