SOLOPOS.COM - Honda Hendarto
SOLO--Jajaran Komisi III DPRD Kota Solo meminta Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) melakukan komunikasi intensif dengan kalangan pedagang Pasar Kadipolo. Hal itu untuk menyikapi persoalan tentang masih banyaknya pedagang yang mangkal di jalur lambat di sisi utara jalan raya di pasar itu.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Solo, Honda Hendarto, dalam menyikapi persoalan pedagang Pasar Kadipolo, DPP semestinya mengadakan pendekatan secara intensif kepada para pedagang.
“Tidak cukup sekali, mungkin dibutuhkan pertemuan tiga, empat, lima kali. Supaya komunikasi bisa terjalin dan mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi harapan para pedagang tersebut,” ujar Honda ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD Solo, Kamis (26/7/2012).
Honda mengakui penanganan terhadap masalah pedagang di Pasar Kadipolo cukup mendesak. Terlebih sudah mulai mendekati masa Lebaran.
“Akan lebih parah lagi kalau ada pasar tumpah nanti,” kata Honda.
Terhadap para pedagang oprokan atau yang menggelar dagangannya di jalan di luar Pasar Kadipolo tersebut, menurut Honda, harus ada pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran para pedagang itu. Sebab melubernya para pedagang di luar pasar, katanya, tidak hanya merugikan bagi pedagang di dalam pasar karena sepi pembeli, tetapi juga merugikan masyarakat umum.
“Berikan pembinaan kepada para pedagang. Jalan di depan pasar itu kan milik umum, kalau dipakai untuk berjualan, sama saja pedagang-pedagang itu melanggar hak masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum. Jadi bukan hanya pedagang yang didalam saja yang rugi karena sepi,” imbuh Honda.
Anggota Komisi III DPRD Kota Solo, Abdullah AA menambahkan menyikapi persoalan Pasar Kadipolo, seharusnya lurah pasar terkait mampu bersikap tegas. ”Seharusnya lurah pasar juga bisa bersikap tegas,” kata Abdullah.
