SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO — Kalangan DPRD Solo menilai pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH) selama ini tak profesional. Pasalnya, selama ini pengelola GLH tak secara rutin melaporkan hasil pengelolaan kepada DPRD Solo sebagai pengawas eksekutif.
Hal itu dipertegas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada badan anggaran (banggar) DPRD Solo saat melakukan konsultasi, Kamis (29/11/2012). Pasalnya, sesuai aturan pendanaan BLUD GLH seharusnya masuk ke kas daerah. Namun, modal untuk pengelolaan BLUD itu senilai Rp9 miliar dari United Nation (UN) Habitat tidak jelas.
Wakil Ketua Banggar DPRD Solo, Supriyanto, menuturkan selama ini pengelola BLUD GLH justru memberikan pelaporan ke UN Habitat. “Selama ini tidak secara rutin memberikan pelaporan kepada kami, justru pelaporan ke UN Habitat. Padahal kan itu berbentuk BLUD kan juga mengikat ke pemkot sebagai penanggung jawab seluruh BLUD,” jelasnya, Senin (3/12/2012).
Supriyanto juga mengatakan terdapat data yang menyebutkan adanya bunga di bank senilai Rp2 miliar yang seharusnya masuk ke APBD. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan terkait anggaran serta bunga tersebut.
Supriyanto mengungkapkan seharusnya Bapermas P3AB selaku SKPD yang bertanggung jawab atas kinerja BLUD GLH lebih sigap dengan menelusuri masalah tersebut.
Lantaran ketidakjelasan pelaporan tersebut, lanjutnya, DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus) guna mengurai permasalahan BLUD GLH.
“Kami akan tindaklanjuti itu. Sepertinya perlu pansus lagi karena sudah diserahkan ke Komisi IV tetapi ternyata tidak bisa menyelesaikan. 2013 nanti menjadi rekomendasi ulang bagi kami,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Solo, Reny Widiyati, mengatakan penyaluran anggaran dan yang terserap ke masyarakat itu tidak signifikan.
“Anggaran belum terserap banyak dan banyak yang ngendon di bank,” urainya.
Reny menambahkan pihaknya sebenarnya sudah memanggil BLUD GLH serta Bapermas P3AB. Namun, hingga kini belum ada titik temu.
“Saat kami tanyakan ke Bapermas, mereka menjawab tidak tahu. Kami juga sudah melaporkan permasalahan ini ke pimpinan,” ujarnya.
Ihwal rencana pembentukan pansus, Reny menyatakan mendukung. Hal ini didasarkan rekomendasi DPRD dalam LKPj Walikota 2011 lalu.