DPRD desak RPJMD segera diserahkan

Solo (Espos)–DPRD Kota Solo mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera menyerahkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lantaran dokumen tersebut digunakan sebagai acuan penyusunan RAPBD 2011.

Berdasar informasi yang dihimpun di Gedung Dewan, RPJMD seharusnya sudah disusun sebelum Walikota Solo yang baru terpilih. Selanjutnya apabila Walikota baru sudah dilantik, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait tinggal memoles draf RPJMD yang ada untuk disesuaikan dengan visi dan misi pimpinan daerah.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Sebaliknya yang terjadi saat ini, meski Walikota baru sudah terpilih namun RPJMD belum juga disusun. Kondisi demikian menimbulkan masalah lantaran dalam penyusunan RAPBD 2011 seharusnya mengacu kepada RPJMD yang berlaku selama lima tahun.

Wakil Ketua DPRD Solo, M Rodhi menerangkan, berkali-kali pihaknya sudah mengingatkan Pemkot supaya segera menyerahkan RPJMD. “Sejak awal kami tidak kurang-kurang mengingatkan Pemkot untuk menyusun RPJMD segera. Namun nyatanya sampai sekarang RPJMD belum juga kami terima meski RAPBD 2011 sebenarnya mulai akan dibahas bulan ini,” ujar Rodhi ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya pekan lalu.

Lebih lanjut, Rodhi menegaskan apabila Pemkot belum juga menyerahkan RPJMD sejumlah konsekuensi logis dipastikan akan timbul. Salah satu di antaranya adalah rencana penyusunan anggaran 2011 yang tidak punya acuan.

“Dalam menyusun anggaran setiap tahunnya, yang digunakan sebagai acuan itu kan RPJMD. Ibaratnya kalau pergi ke Jakarta, kita ini punya pedoman harus lewat ke mana saja sampai lima tahun mendatang supaya terarah,” paparnya.

Sebaliknya tanpa ada RPJMD, sambung Rodi, proses penyusunan anggaran tidak memiliki acuan. “Ya anggaran disusun tanpa acuan. Logikanya masih menggunakan tujuan ke Jakarta, tanpa RPJMD mungkin kita bisa memutar ke Jawa Timur dulu baru ke Jawa Barat karena tak ada pedomannya. Ini yang akan terjadi kalau RPJMD belum juga eksekutif susun dan serahkan kepada kami,” tegasnya.

Sementara itu informasi yang dihimpun di lapangan, penyusunan RPJMD hingga saat ini baru sampai tahapan pembahasan di tingkat kecamatan. Hal itu terlihat dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan kecamatan (Musrenbangcam) RPJMD yang digelar secara serentak di lima kecamatan pada Kamis (14/10) malam.

Salah seorang peserta Musrenbangcam RPJMD Pasar Kliwon, Asmuni mengatakan, tingkat kehadiran warga makin tahun makin menurun. “Kalau judulnya Musren, makin tahun menunjukkan gejala mengkhawatirkan terutama dilihat dari partisipasi peserta. Kali ini saja kami melihat angka partisipasi hanya 50% dari keseluruhan undangan,” ujarnya ketika dijumpai Sabtu (16/10).

Minimnya kehadiran warga, imbuh Asmuni, disebabkan lantaran mereka bersikap pasif terhadap perwakilan SKPD yang hadir. “Biasanya SKPD yang hadir itu bukan kepala instansi tapi hanya bawahan sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan warga dengan tuntas. Tak hanya itu, kerapkali dalam acara seperti itu tak ada anggota dewan yang hadir sehingga menyampaikan aspirasi pun percuma,” tandasnya.

aps