Solopos.com, KLATEN — DPRD Klaten menggelar rapat paripurna persetujuan catatan strategis DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPj Bupati Klaten tahun 2022, Selasa (18/4/2023) malam. Pada kesempatan itu sekaligus dilakukan penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPj Bupati akhir tahun anggaran 2022.
Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengatakan paripurna terkait persetujuan catatan strategis DPRD Klaten terhadap LKPJ bupati itu dibahas melalui proses cukup panjang.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Diawali dengan penyampaian LKPj kemudian diproses komisi-komisi dengan memanggil OPD yang menjadi mitra kerja. Kami melengkapinya bekerja sama dengan pihak ketiga dan akademisi untuk membedah LKPJ,” kata Hamenang.
Hamenang menjelaskan hasil pembahasan berupa rekomendasi serta catatan strategis terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Klaten yang kemudian disampaikan pada forum rapat paripurna DPRD.
Dia mengatakan masing-masing komisi di DPRD Klaten sudah menyampaikan hasil pembahasan mereka secara detail. “Harapannya catatan strategis yang sudah disepakati bersama nanti bisa ditindaklanjuti bupati dalam rangka mengambil kebijakan di tahun berikutnya,” kata Hamenang.
Hamenang juga berharap catatan DPRD Klaten terhadap laporan pertanggungjawaban bupati itu bisa menjadi bahan evaluasi apa yang sudah baik dan apa yang kurang. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi Pemkab Klaten bisa terlaksana.
Pada rapat paripurna itu, masing-masing Komisi DPRD Klaten menyampaikan rekomendasi serta catatan strategis atas kinerja dari mira kerja masing-masing komisi.
Manajemen Penanganan Kebakaran
Sekretaris Komisi I DPRD Klaten, Ruslan Rosidi, menyampaikan beberapa catatan terkait LKPj Bupati 2022. Salah satunya terkait suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan pemadam kebakaran yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp11,6 miliar dengan realisasi anggaran Rp9,9 miliar ata 85,79 persen.
Pada kesempatan itu, salah satu catatan Komisi I DPRD Klaten yakni terkait tingkat waktu tanggap dari wilayah manajemen kebakaran. Wilayah Klaten yang luas mencapai 701 km membuat waktu tanggap pada beberapa kasus kebakaran belum bisa terpenuhi.
Sesuai kajian, dalam pelayanan pemadam kebakaran dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan response time yang lebih cepat membutuhkan 13 pos pemadam di wilayah Klaten dan dibutuhkan tambahan SDM pemadam kebakaran.
“Upaya untuk memenuhi response time [radius 7 km ditempuh maksimal 15 menit] yaitu mengusulkan pembuatan lima pos Damkar, sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta penambahan SDM Damkar,” kata Ruslan.
Komisi II DPRD Klaten melalui anggota Komisi II, Wakhid Nurdianta, menyampaikan rekomendasi serta catatan strategis terhadap laporan pertanggungjawaban bupati, khususnya terkait kinerja OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II. Salah satunya yakni urusan keuangan.
Pada kesempatan itu, Wakhid membeberkan kinerja keuangan daerah serta realisasi yang capaiannya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Atas kinerja itu, Komisi II DPRD Klaten meminta agar urusan keuangan dapat mempertahankan kinerja sasaran maupun program yang sudah mendapatkan kategori sangat tinggi.
Perencanaan Anggaran
Sementara itu, Komisi III DPRD Klaten melalui anggotanya, Legiman, menyampaikan sejumlah rekomendasi serta catatan strategis ke mitra kerja Komisi III. Salah satu mitra kerja komisi III yakni DPUPR.
Pada kesempatan itu, Komisi III memberikan catatan agar DPUPR melakukan perbaikan dari sisi perencanaan anggaran menyusul realisasi anggaran DPUPR pada 2022 hanya 84,14 persen. Catatan lainnya yakni proyek pembangunan jalan tol yang memberikan dampak negatif salah satunya yakni kerusakan jalan yang digunakan untuk mobilitas truk pengangkut tanah uruk di wilayah Bayat.
Komisi III DPRD Klaten juga memberikan catatan agar segera dilakukan perbaikan jalur evakuasi yang rusak parah menyusul Gunung Merapi kerap mengalami erupsi. Komisi III juga menyoroti aktivitas truk pengangkut material galian C yang melewati ruas jalan kabupaten hingga membuat jalan kabupaten rusak cukup parah.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Klaten melalui Wakil Ketua Komisi IV, Bachtiar Joko Widagdo, mememberikan sejumlah catatan terkait kinerja mitra kerja komisi IV di antaranya Disdik, Disbudporapar, Dinkes, Dissos P3APPKB Klaten. Salah satu catatan yakni terkait masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa bidang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
