Solopos.com, KLATEN — DPRD Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPj Bupati Klaten 2023, Senin (18/3/2024).
Dalam penjelasannya, Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyatakan ekonomi di Kabupaten Bersinar terus tumbuh dan angka pengangguran serta kemiskinan terus ditekan.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Mulyani mengatakan sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten, pertumbuhan ekonomi pada 2023 positif sebesar 5,7 persen. Capaian itu jauh di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) yakni 4,98 persen dan nasional 5,05 persen.
Sementara itu, inflasi Klaten pada 2023 sebesar 3,2 persen, turun signifikan dibandingkan inflasi 2022 sebesar 7,03 persen. “Inflasi pada 2023 dalam tahap terkendali. Hal ini disebabkan terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan kinerja tim Pengendali Inflasi Daerah Klaten yang semakin meningkat,” jelas Mulyani.
Selain itu, dalam LPKj 2023 itu, Bupati Klaten menyebut jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Klaten pada 2023 menunjukkan penurunan dibandingkan 2022. Jumlah penduduk miskin pada 2022 sebesar 144.870 jiwa (12,33 persen). Pada 2023, jumlah penduduk miskin di Klaten 144.430 jiwa (12,28 persen).
Tingkat pengangguran terbuka pada 2023 sebesar 4,2 persen atau menurun jika dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada 2022 sebesar 4,31 persen. “Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut meunjukkan aktivitas perekonomian masyarakat yang semakin meningkat,” kata Mulyani.
Kualitas pembangunan manusia di Klaten mengalami kemajuan. Hal itu ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Mengacu pada data BPS Jawa Tengah (Jateng), IPM di Klaten tercatat 77,59 atau meningkat dibandingkan 2022 yang sebesar 76,95. Capaian IPM Klaten lebih besar dibandingkan IPM Jateng yang sebesar 73,39 dan nasional 74,39.
Pada rapat paripura LKPj Bupati Klaten 2023 itu, Mulyani juga menyampaikan realisasi APBD 2023 berdasarkan data per 26 Februari 2024. Mulyani menjelaskan realisasi pendapatan daerah pada 2023 senilai Rp2.674.775.213.427 atau mencapai 100,88 persen dari target Rp2.651.538.742.197.
Sementara belanja daerah pada 2023 yang dianggarkan Rp3.141.832.418.499, terealisasi Rp2.843.755.497.798 atau 90,51 persen. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp529.593.676.302 dan realisasi pengeluaraan pembiayaan daerah Rp39,300.000.000. Maka, realisasi pembiayaan netto Rp490.293.676.302.
Prestasi dan Penghargaan
Secara keseluruhan, realisasi total pendapatan daerah pada 2023 yakni Rp2.674.775.213.427 dan realisasi belanja daerah Rp2.843.755.495.798. Sehingga ada defisit Rp168.980.282.371. Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, terdapat Silpa Rp321.313.393.931.
Terkait capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Mulyani melaporkan ada 322 indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja penyelenggaraan.
Dari 322 sasaran, sebanyak 293 indikator masuk kategori sangat tinggi, 12 indikator kategori tinggi, enam indikator kategori sedang, enam indikator kategori rendah, dan lima indikator kategori sangat rendah.
Pada rapat paripurna itu, Mulyani memaparkan 15 prestasi dan penghargaan yang diraih Bupati maupun Pemkab. Penghargaan itu di antaranya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, Adipura 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kemudian penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat 2023 kategori Padap dari Kemendagri, Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023 dari Kemendagri, dan lainnya.
Mulyani juga melaporkan inovasi pelayanan publik seperti Matur Dokter, Rojolele Srinuk, algae untuk penurunan stunting, Jempol Manis (jemput bola pelayanan izin online aman dan gratis), pendampingan izin usaha terintegrasi secara online aman dan terpadu, dan lain-lain.
Di akhir laporannya, Mulyani mengatakan kinerja ekonomi yang sehat di tengah tantangan global yang tinggi mampu menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik pascapandemi.
Menanggapi LKPj Bupati, Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengatakan penjelasan bupati itu masih dalam tahap awal dan bersifat makro. “Nanti akan kami bahas melalui workshop bekerja sama dengan perguruan tinggi. Akan kami berikan catatan strategis, ada panduan capaian apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki,” kata Hamenang.
Jika mendengar laporan secara makro, Hamenang menilai APBD sudah cukup baik. Hal itu terbukti dengan penghargaan yang diperoleh. Artinya, kegiatan yang digulirkan mendapatkan apresiasi.
Sedangkan soal Silpa Rp321 miliar, Hamenang mengatakan bisa jadi ada efisiensi anggaran hingga Silpa tinggi atau faktor lain. “Tetapi kami belum bisa matur banyak. Nanti kami bedah. Silpa ini terjadi karena apa,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
