DPRD: Matangkan Persiapan RELOKASI Warga BANTARAN!

YF Soekasno (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

SOLO- DPRD meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mematangkan terlebih dulu persiapan sebelum program relokasi warga penghuni kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo direalisasikan tahun 2012 ini. Khususnya untuk relokasi warga pemegang sertifikat hak milik (HM), Pemkot diminta melangkah dengan hati-hati.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno ketika dimintai tanggapan seputar rencana pelaksanaan relokasi warga bantaran, Senin (13/2/2012).

“Karena kalau untuk HM harus benar-benar hati-hati. Kalau Pemkot sampai salah langkah, bisa-bisa Pemkot justru digugat,” tegasnya kepada wartawan.

Sukasno meminta tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program relokasi warga bantaran tersebut benar-benar memiliki konsep yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Termasuk dalam menyosialisasikan rencana itu kepada warga bantaran. Menurutnya, tim bentukan Pemkot yang terdiri atas beberapa dinas terkait itu harus menguasai permasalahan dan saling berkoordinasi dengan baik satu dengan lainnya.

“Misal saat ada warga yang menanyakan tentang tahapan relokasi itu, antara Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3A & KB), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan dinas terkait lainnya, harus satu persepsi, satu kata dalam memberikan jawaban. Agar pelaksanaan relokasi tersebut tidak kemudian membingungkan masyarakat,” paparnya.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto. Menurut Supriyanto, sosialisasi dan negosiasi mengenai ganti rugi dengan warga bantaran harus dimulai sebagaimana telah direncanakan tahun ini.

“Apalagi anggarannya juga sudah disiapkan, yaitu senilai Rp12,8 miliar,” kata Supriyanto saat ditemui terpisah. JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie