DPRD nilai penggunaan anggaran e-KTP boros

KTP ELEKTRONIK -- Warga mengikuti program pembuatan KTP elektronik atau e-KTP di Kantor Kecamatan Laweyan. Foto diambil beberapa waktu lalu. (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Ketua DPRD Solo, YF Sukasno menjelaskan, program e-KTP belum berjalan sesuai harapan. “Laporan terakhir yang saya terima, dari 431.076 orang yang ditarget menjadi wajib KTP namun yang sudah memenuhi undangan dalam artian telah memproses e-KTP baru sebanyak 28.161 orang. Jelas masih jauh dari target yang diharapkan,” ujar Kasno sapaan akrabnya, Minggu (2/10/2011).

Namun yang disayangkan, sambung Kasno, meski target tidak bisa dicapai namun anggaran yang sudah dialokasikan tetap harus dipergunakan. Tidak bisa, imbuhnya, Pemkot melakukan penghematan supaya anggaran masih tersisa dan bisa kembali ke kas daerah. “Anggaran dari Pemkot harus digunakan untuk kepentingan yang krusial. Jadi memang semua harus dibelanjakan. Tidak bisa uang digunakan sesuai dengan warga yang mengurus e-KTP. Jadi intinya sesuai atau tidak dengan target, uang Rp 2 miliar tetap harus dibelanjakan,” tandasnya.

Dengan belum adanya kejelasan mengenai pengiriman mesin, Kasno menambahkan, kemungkinan besar target tidak akan bisa dipenuhi hingga akhir tahun. “Pemkot sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan e-KTP sebaik mungkin. Untuk tenaga misalnya, sudah kita lakukan perekrutan hingga pelatihan. Demikian juga dengan dana, kami juga sudah menganggarkan,” tegasnya. Artinya, dalam segi apapun Pemkot sebenarnya sudah siap.

Yang menjadi masalah, sambung Kasno, justru pemerintah pusat. “Kami lihat yang tidak siap ini sebenarnya justru pemerintah pusat. Karena sementara daaerah sudah menyiapkan segala sesuatunya, pemerintah pusatnya sendiri yang punya gawe justru belum siap,” ujarnya.

Dengan tidak adanya kejelasan mengenai pengiriman mesin, Kasno menambahkan, pihaknya pesimis program e-KTP bisa selesai hingga akhir tahun. “Untuk bisa selesai akhir tahun berat, bahkan sepertinya tidak mungkin. Oleh karena itu harusnya pemerintah pusat memperpanjang deadline penyelesaian,” ujarnya.

aps