SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Kalangan legislatif meragukan data warga miskin (Gakin) yang dilansir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo.
Mereka mendukung validasi ulang dengan melibatkan pihak ketiga pada 2011 mendatang.
Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko mengatakan tidak yakin pada hasil validasi terbaru Bappeda yang menyatakan 37% warga Sukoharjo dikategorikan miskin.
Dia terang-terangan meragukan kebenaran data tersebut, meskipun secara mekanisme tidak ada yang salah dengan pendataan yang dilakukan Bappeda.
“Dilihat secara kasatmata saja, saya tidak yakin kalau 37% warga Sukoharjo ternyata miskin. Jumlah itu kan banyak sekali,” papar Dwi di kantornya, Senin (22/11).
Bisa jadi, imbuh Dwi, pendataan Gakin masih dilakukan dengan unsur pakewuh (sungkan-red). Lurah atau Kades merasa pakewuh untuk menolak warganya yang meminta didata sebagai Gakin.
Sebelumnya, Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya telah terang-terangan ragu dengan data Gakin yang dihimpun Bappeda. Meskipun, saat itu validasi data Gakin yang dianggarkan APBD 2010 senilai Rp 130 juta tersebut belum diselesaikan.
Oleh karena itu, Bupati merencanakan pendataan ulang Gakin pada 2011.
“Saya setuju sekali dengan gagasan bupati soal pendataan ulang dengan melibatkan pihak ketiga. Sehingga unsur pakewuh itu bisa dihilangkan. Data yang dihimpun juga benar-benar valid,” tukas dia.
hkt