Solopos.com, SOLO—DPRD Kota meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo lebih selektif terkait migrasi penduduk ke wilayah Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan. Sebab tingkat kepadatan penduduk di dua wilayah itu sudah cukup tinggi.
Demikian rekomendasi DPRD Solo terkait dinamika kependukan merujuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Wali Kota Solo 2022 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Solo yang digelar Jumat (5/5/2023) siang.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Dengan tingkat kepadatan yang sudah tinggi, maka migrasi penduduk khususnya ke Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan harus lebih selektif,” bunyi rekomendasi tersebut. DPRD Solo juga merekomendasikan pengendalian penduduk.
Baik yang bersifat alami (khususnya tingkat kelahiran) dan akibat migrasi (khususnya migrasi masuk ke Solo]. Untuk pengendalian penduduk secara alami, DPRD Solo menekakankan perlunya intensifikasi program keluarga berencana (KB).
Melalui program itu, Pemkot Solo bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sebagai gambaran, jumlah penduduk Solo pada 2022 tercatat 583.961 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Banjarsari yaitu 187.618 jiwa.
Angka itu sekira 32,1% dari penduduk Solo. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan serengan dengan 54.617 jiwa atau 9,4 persen dari total penduduk Solo. Sedangkan kepadatan penduduk Solo 12.499 jiwa/km persegi.
Tingkat kepadatan paling rendah di wilayah Kecamatan Jebres di angka 10.429 jiwa per kilo meter persegi, dan paling padat di Pasar Kliwon 18.087 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk Solo 2022 naik di angka 0,87 persen.
Wakil Ketua Pansus LKPj Wali Kota Solo 2022 DPRD Solo, Didik Hermawan, mengonfirmasi hal itu. Menurut dia DPRD Solo melihat setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan kepadatan penduduk sepanjang tahun 2023.
“Pertama dengan program keluarga berencana. Kedua dengan pengendalian migrasi penduduk, utamanya yang masuk ke Solo, dan ke wilayah yang sudah padat penduduk. Program kongkretnya silahkan dinas menyiapkan dan inovasi,” ujar dia.
Didik menjelaskan DPRD Solo merasa perlu untuk menekankan persoalan itu dikarenakan kepadatan penduduk bisa memicu permukiman kumuh atau liar. Padahal Pemkot Solo sedang getol-getolnya untuk mengurangi permukiman kumuh dan liar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
