Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Solopos.com) – Kalangan DPRD Kota Solo mengaku optimistis peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional maupun pendirian pasar modern kuat untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menolak pembangunan mal di lahan bekas Pabrik Es Saripetojo Purwosari Solo.
Ketua Komisi III DPRD Kota Solo, Honda Hendarto mengemukakan saat ini Solo memiliki dua Perda yang fungsinya mengatur perlindungan terhadap keberadaan pasar-pasar tradisional di Kota Bengawan.
“Dua Perda itu kan dibuat untuk melindungi keberadaan pasar-pasar tradisional di Solo,” ungkapnya ketika ditemui Espos, Selasa (12/7/2011).
Perlu diketahui, saat ini Perda tentang Pasar Modern yang diajukan Pemkot Solo, telah disetujui kalangan DPRD setempat. Perda tersebut saat ini masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jateng, Bibit Waluyo. Kendati demikian, Honda mengaku yakin Perda itu bisa disahkan dan diberlakukan. “Kalau dalam waktu 30 hari belum ada jawaban dari Gubernur Jateng, Perda itu tetap bisa disahkan dan diberlakukan karena di tingkat kota sudah ada persetujuan dari DPRD,” terangnya.
Di sisi lain, Honda menyoroti mencuatnya kasus dugaan suap yang dilakukan pihak Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Citra Mandiri kepada Dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Soedarmono yang telah mengundurkan diri dari Tim Independen. Pihaknya mempertanyakan legalitas tim yang bertugas mengkaji kelayakan bangunan bekas Pabrik Es Saripetojo sebagai bangunan cagar budaya (BCB) tersebut.
“Sebenarnya Tim Independen itu yang membentuk siapa? SK-nya (surat keputusan-red) dari siapa? Kalau memang uang Rp 5 juta yang akan diberikan kepada Pak Darmono itu honor karena beliau pernah masuk sebagai Tim Independen, mengapa yang memberi dari pihak Sayuti? (Direktur Perusda Citra Mandiri, M Sayuti-red)? Lalu uang itu dari mana? Dari siapa? Apakah itu memang dianggarkan?” tanya Honda.
sry