DPRD SOLO: Tuntaskan Persoalan PPB!

Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto

SOLO--Jajaran Pimpinan DPRD Kota Solo mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera menuntaskan persoalan Pondok Persada Bengawan (PPB) dengan berkomunikasi dengan pemiliknya. Hal itu termasuk untuk memastikan benar/tidaknya dugaan tidak adanya izin mendirikan bangunan (IMB) atas bangunan penginapan yang berlokasi di lahan milik Pemkot tersebut.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto, Pemkot bisa saja membatalkan perjanjian antara Pemkot dan pemilik PPB, termasuk pencabutan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PPB, jika dugaan tidak adanya IMB atas bangunan tersebut, terbukti.

“Segera saja Pemkot mengajak pemilik PPB untuk berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini, Pemkot juga harus meninjau ulang perjanjian HPL antara Pemkot dengan pemilik PPB. Jika memang terbukti tidak sesuai dengan aturan, seperti tidak ada IMB, atau bahkan dokumen lainnya, perjanjian bisa dibatalkan dan Pemkot bisa mengambil alih pengelolaannya. Tapi tetap dikomunikasikan terlebih dulu apa permasalahan yang sebenarnya. Jangan sampai Pemkot menang sendiri,” tegas Supriyanto ketika dihubungi melalui Ponselnya, Kamis (26/4/2012).

Hal senada dikemukakan Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno saat ditemui di ruang kerjanya. Menurut Sukasno, sangat tragis jika benar dugaan tidak ada IMB untuk bangunan PPB itu sampai terbukti. “Kalau tidak ada IMB-nya, bagaimana mungkin bangunan sebesar itu bisa berdiri? Dan mengapa Pemkot justru baru mengetahui permasalahan itu sekarang?” kata Sukasno.

Merujuk pada aturan yang berlaku, yakni Peraturan Daerah (Perda) No 8/2009 tentang Bangunan, Sukasno mengatakan sebuah bangunan harus memiliki IMB.
“Kalau ternyata tidak ada IMB-nya, ya konsekuensinya harus dirobohkan,” kata Sukasno.