SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SUKOHARJO — Anggota Komisi I dan II DPRD Sukoharjo meragukan hasil pendataan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Karenanya, komisi tersebut dalam pekan ini akan menunjuk audit independen sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dari lahan yang ditambang liar oleh penambang itu bisa masuk kasda.
Tim tersebut akan ditunjuk pekan ini dan diharapkan dua pekan kemudian hasilnya sudah bisa diketahui. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi saat ditemui Solopos.com di Gedung DPRD Sukoharjo, Rabu (7/11/2012).
“Hasil hearing gabungan antara Komisi I dan II diputuskan untuk menunjuk tim audit independen karena anggota Dewan ragu atau sanksi. Masak hasil pendataan datanya lebih kecil dari perkiraan,” ujarnya.
Menurutnya, anggota Dewan menduga lahan yang ditambang ilegal oleh penambang lebih dari data yang disampaikan oleh SKPD terkait.
“Hasil dari audit independen itu akan lebih objektif dan tidak menimbulkan salah paham di antara eksekutif dengan DPRD. Hasil dari audit independen nanti akan dicocokkan dengan hasil SKPD. Ada tiga lokasi yang akan diaudit, yakni di Kecamatan Bendosari, Polokarto dan Tawangsari.”
Lebih lanjut dijelaskan oleh politisi PKS itu, dari lokasi tambang yang digarap oleh Heri Prayitno, tim SKPD Sukoharjo menemukan bahwa volume produksi yang ditambang ilegal seluas 25.663 m3 terbagi atas lokasi di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari seluas 24.148 m3 dan di Dukuh Masan, Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari seluas 1.515 m3. Juga, ujarnya, lahan yang ditambang oleh Agung Wibowo di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, seluas 1.980 m3
serta lokasi tambang bahan galian C yang digarap oleh penambang Indriani Widha Yunita di Desa Puhgogor, Kecamatan Bendosari seluas 1.071 m3 terbagi atas lokasi di Desa Cabeyan seluas 546 m3 dan Desa Puhgogor seluas 525 m3.