Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Bupati Wonogiri H Danar Rahmanto saat memeriksa peralatan tim SAR Wonogiri beberapa waktu lalu. Pemkab Wonogiri saat ini akan mengajukan naskah rancangan Perda pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai amanat pemerintah pusat. (JIBI/SOLOPOS/Trianto Hery Suryono)
Bupati Wonogiri H Danar Rahmanto saat memeriksa peralatan tim SAR Wonogiri beberapa waktu lalu. Pemkab Wonogiri saat ini akan mengajukan naskah rancangan Perda pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai amanat pemerintah pusat. (JIBI/SOLOPOS/Trianto Hery Suryono)
Hal itu diungkapkan Sekda Wonogiri, Budiseno, kepada Solopos.com. Hanya, saat ini pihaknya tengah menunggu perubahan SOT terkait penggabungan sejumlah bidang seperti KPPT dengan KPM, Kesbangpolinmas dan Satpol PP serta pemisahan penarikan pajak PBB dari DPPKAD.
“Kami menyadari jika pembentukan BPBD sangat penting di daerah rawan bencana seperti di Wonogiri. Sebab, dana dari BNPB (badan nasional penanggulangan bencana) dapat langsung turun melalui BPBD daerah. Sehingga lebih cepat,” katanya.
Tapi, ia khawatir apabila BPBD kabupaten telah terbentuk, turunnya dana tidak setiap tahun. “Apa BNPB bisa konsisten memberikan dana setiap tahun jika sudah dibentuk BPBD? Jangan-jangan turunnya dana itu hanya dua tahun sekali atau lima tahun sekali,” ujarnya. Ia berharap apabila BPBD di kabupaten terbentuk, maka pemerintah pusat terutama BNPB bisa konsisten dalam pemberian dana tersebut.
