SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemacetan (Dok. Solopos.com)
Solopos.com, SOLO—Polisi dinilai arogan karena mengesampingkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang tidak mengizinkan pelaksanaan drag race/drag bike di Jl. Adisucipto, Sabtu (1/3/2014) lalu.
Sikap Polda Jateng dan Polresta Solo yang tetap mengizinkan terselenggaranya kegiatan meski mendapat tentangan, menunjukkan polisi tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, kepada Solopos.com, Senin (3/3/2014), menyatakan pihaknya sangat menyesalkan sikap Polda Jateng dan Polresta yang terkesan memaksakan kehendak.
Ia menilai, sikap polisi kontradiksi dengan pelayanan prima yang selama ini digembor-gemborkan. Menurut dia, Polda Jateng dan Polresta Solo melakukan perbuatan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.
Terlebih, seharusnya polisi bersinergi dengan masyarakat, dalam kaitan ini dengan Pemkot Solo, untuk mengatasi masalah kota secara bersama-sama.
Namun, arogansi polisi yang tetap mengizinkan digelarnya penggunaan jalan untuk ajang yang dianggap masyarakat tidak mendatangkan manfaat, kata Neta, menunjukkan adanya ketidakharmonisan hubungan polisi dengan masyarakat.
Sikap yang demikian, lanjut dia, dapat membuat masyarakat antipati. Muaranya, kepercayaan masyarakat terhadap polisi bisa tergerus.
“Ini aneh, polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat, tapi ketika masyarakat menyatakan aspirasi malah tidak didengar. Dalam kasus semacam itu [pertentangan antara Pemkot Solo dan polisi] menurut saya polisi arogan. Hal ini bisa memperburuk citra polisi. Bisa jadi masyarakat tidak akan mau lagi memberi informasi apa pun kepada polisi,” papar Neta saat dihubungi Solopos.com.