SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO — Gonjang-ganjing dugaan pungli pengurusan surat waris mulai menimbulkan friksi di internal Pemkot Solo. Sejumlah petinggi pemerintahan di Solo berbeda pendapat menyikapi pungutan tersebut. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Solo, Basuki Anggoro Hexa, mengatakan pungutan pengurusan surat waris dilakukan untuk menanggung konsekuensi hukum ke depan. Hexa mencontohkan, jika ada sejumlah nama yang luput terdata dalam surat keterangan waris, pejabat bersangkutan harus bertanggungjawab.
“Sebenarnya itu (pungutan) bukan jadi alasan pembenar. Namun kenyataannya lurah dan camat menanggung konsekuensi yang tidak ringan,” ujarnya saat ditemui wartawan seusai peresmian kantor Disdikpora, Jumat (1/2/2013).
Pihaknya mengakui pungutan surat waris sudah berlangsung bertahun-tahun. Hexa mengatakan, besaran pungutan diambil berdasarkan kesepakatan antara camat, lurah dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) tanpa melibatkan masyarakat.
“Benar jika pungutan ini sifatnya sepihak. Kalau nilainya menyimpang dari itu (Rp150.000 per 100 meter persegi) ya berarti mengambil kebijakan sendiri.”
Menyikapi kondisi yang berkembang, Hexa mengusulkan eksekutif dan legislatif melegalkan pungutan melalui perda retribusi. Artinya, pungutan bakal masuk PAD dengan memberi lurah dan camat sejumlah kompensasi.
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan dirinya tak pernah memerintahkan camat dan lurah memungut biaya surat waris. Untuk menghindari pungli, Rudy melontarkan opsi pengurusan surat langsung ke PPAT.
Sementara itu, Kepala Inspekorat Solo, Untara, masih enggan membeberkan hasil pemeriksaan atas dugaan pungli. Untara berdalih permasalahan masih didalami dan perlu waktu untuk mengumpulkan info tambahan.