SOLOPOS.COM - Bambang Hermanto (JIBI/SOLOPOS/Oriza Vilosa)
Ada tiga lembaga mandiri di Sukoharjo diketahui tidak berfungsi maksimal.
Solopos.com, SUKOHARJO – Tiga lembaga mandiri di Sukoharjo mati suri lantaran keterbatasan anggaran sehingga tak dapat berfungsi maksimal. Ketiga lembaga mandiri itu yakni Dewan Pendidikan Sukoharjo, Dewan Kesenian Sukoharjo serta Dewan Masyarakat Pemerhari Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (DMPKKS).
Masa kepengurusan Dewan Kesenian Sukoharjo dan DMPKKS diketahui telah habis pada 2015. Sementara Dewan Pendidikan Sukoharjo tak pernah aktif melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan. Hingga kini, belum terbentuk struktur organisasi pengurus baru ketiga lembaga mandiri itu. Padahal, tugas dan wewenang ketiga lembaga mandiri sangat krusial.
Dewan pendidikan mempunyai tugas memberikan pertimbangan, melakukan pengawan atau controlling kebijakan di bidang pendidikan dan mediator antara orangtua/wali murid dengan pemerintah daerah. Namun, berbagai tugas dan wewenang dewan pendidikan tak pernah terlihat selama beberapa tahun ini.
Dewan pendidikan mempunyai tugas memberikan pertimbangan, melakukan pengawan atau controlling kebijakan di bidang pendidikan dan mediator antara orangtua/wali murid dengan pemerintah daerah. Namun, berbagai tugas dan wewenang dewan pendidikan tak pernah terlihat selama beberapa tahun ini.
Ketua Forum Lintas Aktivis Sukoharjo (FLAS), Bambang Hermanto, mengatakan Dewan Kesenian Sukoharjo hanya menggelar dua kegiatan pada beberapa tahun lalu. Sementara kegiatan DMPKKS hanya dompleng program kerja Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo lantaran tak punya anggaran operasional.
“Saat sosialisasi atau penyuluhan kesehatan, pengurus DMPKKS diundang DKK Sukoharjo. Kami hanya menghadiri kegiatan DKK Sukoharjo karena saat itu tak ada anggaran operasional kegiatan DMPKKS,” kata dia, saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu (31/8/2016).
Bambang mengaku pernah menjabat sebagai Sekretaris DMPKKS periode 2010-2015, dan anggota seksi sastra Dewan Kesenian Sukoharjo. “Saya tahu betul seluk beluk DMPKKS dan Dewan Kesenian Sukoharjo. Saya ingin ketiga lembaga mandiri itu kembali dihidupkan untuk menopang jalannya roda pemerintahan di Sukoharjo,” papar dia.
Dia meminta agar Bupati Sukoharjo membentuk tim independen yang bertugas menyeleksi calon pengurus baru ketiga lembaga mandiri itu. Pengurus baru harus berkompeten di bidangnya, integritas tinggi dan punya rekam jejak serta pengalaman. Selanjutnya, Bupati diminta segera menerbitkan surat keputusan (SK) agar para pengurus baru lembaga mandiri segera mulai bekerja.
“Jangan hanya formalitas, pengurus baru harus benar-benar berkompeten di bidangnya. Hal ini yang diharapkan masyarakat Sukoharjo. Saya ingin memberi solusi kepada Pemkab, tak hanya mengkritik,” terang Bambang.
Ditemui terpisah di rumahnya, Ketua DMPKKS, Bambang Margono, tak memungkiri keterbatasan anggaran menjadi kendala utama untuk menjalankan program kegiatan. Selama ini, kegiatan DMPKKS bergabung dengan program kegiatan DKK Sukoharjo.
Dia belum mengetahui secara jelas apakah pengurus baru DMPKKS telah terbentuk atau belum.
“Kami pernah menerima dana dari Pemkab senilai Rp50 juta untuk kegiatan operasional pada 2014. Ya hanya itu selama lima tahun, tak ada lagi dana lainnya,” kata dia.