SOLOPOS.COM - Ilustrasi pasien Covid-19. (Freepik)
Solopos.com, SEMARANG – Ketersediaan tempat tidur atau bed untuk perawatan pasien Covid-19 di ruang ICU di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) kian menipis. Salah satu wilayah yang mengalami krisis bed isolasi adalah Karanganyar.
Bahkan, ada satu daerah di Jateng yang ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19 tinggal satu unit. Hal itu diungkapkan Gubernur Ganjar Pranowo seusai menggelar rapat penanganan Covid-19 di kantornya, Senin (11/1/2020). Ia pun meminta kabupaten/kota di Jateng untuk menambah kapasitas bed untuk merawat pasien Covid-19.
“Saya minta kabupaten/kota setidaknya menyiapkan tempat tidur ICU minimal 15. Ini masih ada beberapa daerah yang ketersediaannya masih kurang,” ujar Ganjar.
Jahanam! Pria Ini Jebak dan Perkosa Pacarnya yang Masih SMP Bareng Teman di Kebun
Jahanam! Pria Ini Jebak dan Perkosa Pacarnya yang Masih SMP Bareng Teman di Kebun
Ketersediaan Bed
Ganjar menyebutkan beberapa daerah yang ketersediaan tempat tidur ICU sangat terbatas itu yakni Banjarnegara dengan 8 bed, Batang 1 bed, Blora 4 bed, Boyolali 6 bed, dan Brebes 14 bed.
“Hanya ada dua daerah yang ketersediaan tempat tidurnya di atas 100, yakni Kota Semarang dengan 124 tempat tidur dan Solo dengan 110 tempat tidur,” ujar Ganjar.
PSBB Dimulai, Bupati Karanganyar: Sabar, Jangan Keluar Malam-Malam
Ganjar pun berharap selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jateng, daerah-daerah tersebut mampu melakukan penambahan kapasitas bed, terutama di ruang ICU untuk pasien Covid-19.
Terlebih lagi, salah satu fokus PPKM atau PSBB Jawa-Bali adalah menurunkan risiko persebaran Covid-19 dengan cara meningkatkan kapasitas rumah sakit.
“Kita minta betul-betul agar ini ditingkatkan [kapasitas tempat tidur ICU]. Kita akan bantu agar mereka [kabupaten/kota] bergerak,” tutur Ganjar.
Habib Rizieq Jadi Tersangka di 3 Kasus, Ini Daftarnya
Sementara itu, PPKM diterapkan di sejumlah kabupaten/kota di Jateng mulai 11-25 Januari 2021. Ada 23 kabupaten/kota di Jateng yang menerapkan PPKM.
Meski demikian, untuk 12 kabupaten lain yang tidak menerapkan PPKM, Ganjar meminta untuk tidak lantas melakukan pelonggaran aktivitas atau kegiatan masyarakat.
“Saya minta mereka untuk mengikuti, bukan berarti longgar lo ya. Kita harus berasumsi, kalau 23 kabupaten/kota PPKM, berarti seluruh Jateng harus PPKM. Asumsinya harus dibangun di situ, maka tidak boleh ada pelonggaran. Apalagi ini musim kawin,” tutur Ganjar.