Soloraya
Kamis, 15 Maret 2012 - 22:55 WIB

E-KTP: Pembagian 500 Sampel E-KTP Tunggu Rekam Data Kelar

Redaksi Solopos.com  /  Anik Sulistyawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

SOLO–Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Solo, Untara mengakui pihaknya belum bisa membagikan 500 sampel fisik kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kendati kartu itu sudah diterima dari pemerintah pusat sejak beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan pengambilan kartu itu oleh warga harus disertai pemadanan sidik jari warga yang bersangkutan dengan yang sudah terekam di server pusat. Padahal sementara ini, alat untuk merekam sidik jari itu masih digunakan untuk menyelesaikan perekaman data e-KTP yang masih tersisa sekitar 2% dari total sasaran warga wajib ber-KTP.

Advertisement

“Itulah masalahnya. Saat mengambil kartu fisik e-KTP, sidik jari warga yang bersangkutan harus dicek ulang. Kalau saat ini 500 sampel kartu itu dibagikan, nanti mengganggu proses perekaman data e-KTP yang masih berlangsung,” jelas Untara, dalam wawancara dengan wartawan, Kamis (15/3/2012).

Tak hanya itu, Untara menambahkan penundaan pembagian sampel 500 e-KTP itu juga untuk menghindari kecemburuan di antara warga karena sebagian sudah ada yang menerima sementara yang lain belum. Maka pihaknya memilih menunggu sampai semua e-KTP warga tercetak dan alat untuk pemadanan sidik jari sudah tidak digunakan merekam data lagi.

Adanya keharusan pengecekan ulang sidik jari warga saat mengambil e-KTP dibenarkan oleh Direktur Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Soetjahjo. Ditemui sebelumnya, Soetjahjo mengatakan pemadanan sidik jari memang harus dilakukan ketika warga mengambil e-KTP. Hal ini agar e-KTP itu benar-benar dipegang oleh yang bersangkutan.

Advertisement

Sedangkan mengenai pencetakannya, Soetjahjo mengatakan hal itu dilakukan langsung oleh pemerintah pusat untuk menghindari KTP ganda. “Pembuatan e-KTP itu juga digratiskan untuk yang perdana sehingga jika warga diminta jangan mau kalau disuruh membayar,” jelasnya.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif