Solopos.com, SOLO — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menjadi role model atau panutan nasional setelah berhasil melakukan efisiensi anggaran mencapai 59 persen atau Rp106,3 miliar dengan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi pada acara Peluncuran Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Seragam Sekolah Produk Dalam Negeri (PDN) untuk Katalog Elektronik Lokal Pemprov Jateng dan Penyerahan Blangkon Jateng Awards di Balai Kota Solo, Kamis (24/8/2023).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Lewat program ini saya berharap Jawa Tengah bisa menjadi role model bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang lain bahwa standar satuan harga ini tidak kaku, perlu dinego, ditawar, sehingga ada harga paling efisien. Sisa anggaran bisa digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan lainnya,” katanya.
Hendi, sapaannya, mendorong semua menteri, gubernur, wali kota, dan bupati supaya melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing atau e-katalog. Namun, ada masalah operasi tangkap tangan (OTT) akibat tidak berproses secara maksimal melalui e-katalog di Bandung dan Malang belum lama ini.
Padahal, kata dia, ada Perpres No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi itu mengatur konsolidasi pengadaan atau mini kompetisi di e-katalog.
“Semua penyedia jasa misalkan ada 10 produk maka Pokja waktu memilih harus membandingkan harga. Harus ditawar, harus dinego, sering kali ini luput tidak dilakukan. Kami, pemerintah pusat melakukan penyederhanaan bisnis dan konsolidasi pengadaan,” jelasnya.
Menurut dia, konsolidasi pengadaan yang dilakukan berpotensi mengefisiensi APBN Rp1,8 triliun per 18 Agustus 2023, antara lain laptop PDN Rp625 miliar, pupuk Rp85 miliar, alat kesehatan Rp913,1 miliar, BKB kit stunting Rp63,7 miliar, dan bahan pakaian PDH dan seragam sekolah PDN di Jateng Rp106,3 miliar.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat nilai transaksi e-katalog meningkat dari 83,9 triliun pada 2022 menjadi 123,3 triliun pada tahun ini hingga, Jumat (18/8/2023). Realisasi itu jauh dari target Rp500 triliun.
Hendi menjelaskan rencana umum pengadaan APBN dan APBD hampir Rp1.000 triliun per tahun dalam lima tahun terakhir. Rencana pengadaan APBN dan APBD diperkirakan tahun ini sekitar Rp1.104,49 triliun.
“Pak Presiden berharap paling tidak 50 persen semua pengadaan barang dan jasa lewat katalog atau kemudian kami targetkan Rp500 triliun,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
